kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.739   21,00   0,13%
  • IDX 7.468   -11,36   -0,15%
  • KOMPAS100 1.154   0,16   0,01%
  • LQ45 915   1,77   0,19%
  • ISSI 226   -0,94   -0,41%
  • IDX30 472   1,65   0,35%
  • IDXHIDIV20 569   1,75   0,31%
  • IDX80 132   0,22   0,17%
  • IDXV30 140   0,92   0,66%
  • IDXQ30 157   0,25   0,16%

Di 2013, BI musnahkan uang Rp 105,3 triliun


Kamis, 16 Januari 2014 / 22:08 WIB
Di 2013, BI musnahkan uang Rp 105,3 triliun
ILUSTRASI. Harga BBM subsidi diperkirakan segera naik


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Sepanjang 2013, Bank Indonesia memusnahkan uang sebanyak RP 105,3 triliun. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas menyatakan, pemusnahan uang rupiah ini dilakukan untuk menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat. 

Ronald mengatakan, sebagai otoritas pengatur sistem pembayaran, bank sentral memiliki kewenangan dalam sirkulasi dan peredaran uang tunai di Indonesia. Oleh karena itu, BI juga mengatur pemusnahan uang rupiah yang sudah tidak layak edar.

Pada operasi pemusnahan uang rupiah ini, bank sentral memiliki kriteria dalam menentukan uang yang akan dimusnahkan. "Kami memiliki mesin yang dapat mendeteksi kelusuhan uang. Maka tidak sembarangan," ujar Ronald di Gedung BI, Jakarta, Kamis (16/1).

BI, lanjut Ronald juga memiliki ketentuan untuk mengumumkan jumlah uang yang dimusnahkan dalam berita negara. Hal tersebut harus diumumkan sebelum tanggal 30 Januari setiap tahunnya.

Ronald mengungkapkan, pengumuman tersebut sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas yang harus dilakukan Bank Indonesia. 

Nah, pemusnahan uang rupiah tak layak edar ini harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan, secara triwulan. Di samping itu, BI juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait pemberantasan uang palsu.

"Undang-Undang Mata Uang mengatur dari proses perencanaan hingga pemusnahan uang BI harus berkoordinasi kepada pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu yang diketuai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)," jelas Ronald.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×