Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending saat ini diburu waktu untuk memenuhi kewajibannya memiliki ekuitas minimal sebesar Rp 12,5 miliar paling lambat pada Juni 2025.
Hal ini menjadi amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah menuturkan, solusi yang bisa dilakukan industri fintech P2P lending agar bisa memenuhi kewajiban tersebut yakni dengan mendorong peningkatan profit perusahaan sehingga ekuitas bisa bertambah.
Baca Juga: Modal Rakyat Sambut Positif Batas Maksimum Pembiayaan Produktif Menjadi Rp 5 Miliar
“Memang kalau dengan cara meningkatkan laba cukup sulit apalagi ada tenggat waktu dari OJK. Tapi industri juga bisa menggunakan opsi merger. Merger sangat baik tapi tidak mudah karena jika dia fintech P2P lending digabung tapi posisinya sama-sama minus juga penggabungan itu meaningless," kata Kuseryansyah saat ditemui usai media gahtering AFPI 2025, Bandung, Kamis (23/1).
Kendati begitu, Kusersyansyah melihat masih ada opsi lainnya yang bisa membantu industri fintech P2P lending yaitu dengan melalui suntikan modal investor.
Menurut dia, saat ini banyak investor yang minat masuk ke Indonesia untuk pendirian platform fintech P2P lending atau pinjaman daring, namun sayangnya terhambat karena adanya mandatori OJK yang berlaku sejak awal 2020.
“Di mana OJK menutup perizinan penyelenggara P2P lending baru di Indonesia, itu yang menjadi hambatannya,” kata dia.
Dengan begitu, Kusersyansyah mengatakan solusi yang bisa dilakukan agar investor tetap bisa masuk yaitu, dengan menambah pembiayaan mereka kepada perusahaan fintech P2P lending yang sudah berizin, atau bahkan bisa mengakuisisi kepemilikan perusahaan.
Baca Juga: Modal Rakyat Sambut Positif Batas Maksimum Pembiayaan Produktif Menjadi Rp 5 Miliar
“Jadi sekarang itu bisa, karena semua platform sudah melewati lock-up period. Ketika berizin ada lock-up period untuk tidak menjual sahamnya. Tapi semua platform sudah melewati itu, jadi mereka sudah terbuka memanggil investor, dari manapun yang sah sesuai regulasi OJK, asing bisa lokal bisa," kata dia.
Lebih jauh lagi, dia menilai apabila perusahaan fintech P2P lending tersebut ingin meningkatkan ekuitasnya, pasti secara naluri mereka akan gencar melakukan penjajakan.
Kusersyansyah berharap, dengan waktu yang tersisa kurang dari lima bulan sebelum ketentuan ekuitas minimum Rp 12,5 miliar itu wajib dipenuhi, dalam waktu dekat ini akan banyak investor yang menambah suntikan modal atau berinvestasi di industri fintech P2P lending.
“AFPI juga tentunya berharap dengan situasi ekonomi politik Indonesia setelah transisi yang sudah mulai kelihatan stabil, mudah-mudahan ini menarik minat dari investor asing masuk sini. Kan itu baik juga untuk menambah ekonomi kita," imbuhnya.
Sebelumnya, OJK mengungkapkan bahwa per Desember 2024, masih terdapat 11 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi ekuitas minimal sebesar Rp 12,5 miliar. Padahal ekuitas tersebut harus bisa dipenuhi pada Juni 2024.
Selanjutnya: Syarat & Cara Pengajuan KUR Syariah BSI 2025, Kuota Tahun Ini Lebih Besar Dari 2024
Menarik Dibaca: Film Penantian Buah Hati, Lyora Tayang Tahun 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
