Reporter: Ferrika Sari | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 38 bank sebagai Bank Penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2022.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan 200 ribu unit rumah subsidi KPR FLPP untuk disalurkan di tahun 2022 dengan nilai Rp 23 triliun.
"Jumlah itu terdiri dari Rp 19,1 triliun dana DIPA (alokasi APBN 2022) dan Rp 3,9 triliun dari pengembalian pokok," kata Adi, dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (6/1).
Dia menambahkan, bahwa target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adi berharap dana tersebut terserap dan dapat menjangkau calon debitur sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan perumahan bagi MBR.
Baca Juga: Gejot KPR, BRI Ajukan Kuota FLPP 100.000 Unit di 2022
Selain itu, perjanjian kerja sama ini akan menjadi pedoman dan landasan sinergi antara BP Tapera dengan bank penyalur dalam operasional penyaluran dana FLPP. Kerja sama ini meliputi penyaluran dan pengembalian dana FLPP melalui KPR Sejahtera.
Penyaluran FLPP ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peraturan BP Tapera No. 9 tahun 2021 tentang Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui FLPP.
Adapun bank yang terlibat meliputi tujuh Bank Nasional antara lain BTN dan BTN Syariah, BNI, BRI, Mandiri, BSI, Artha Graha, dan Mega Syariah dan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD) diantaranya BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan dan BPD Sulawesi Selatan Syariah.
Kemudian BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Kalimantan Timur, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah.
Lalu Bank NTT, Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD SUmut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat dan Banten.
Baca Juga: Permintaan Tinggi, BJB Ajukan Kenaikan Penyaluran KPR FLPP Hingga 50% Dibanding 2021
Sebagai operator investasi perumahan (OIP), BP Tapera wajib menerapkan manajemen risiko agar potensi risiko dalam pengelolaan dana FLPP dapat diminimalkan. BP Tapera juga wajib memenuhi kebijakan investasi pemerintah, perjanjian investasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi pemerintah beserta perubahannya.
“Untuk itu, dalam penyaluran dana FLPP Tahun 2022 ini, kami menginginkan komitmen Bank Penyalur FLPP dengan kewajiban untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi secara periodik,” terangnya.
Ia mengingatkan, kepada Bank Penyalur FLPP untuk memerhatikan dan memastikan kualitas bangunan rumah FLPP memenuhi ketentuan teknis dan kelayakan hunian rumah seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.
Penandatanganan PKS ini disaksikan secara daring oleh Herry Trisaputra Zuna selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dan Syafriadi selaku Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan.
Pada kesempatan tersebut, Syafriadi menyampaikan agar pengelolaan dana FLPP di BP Tapera dapat bersinergi dengan program utama Tapera dan dalam proses penyaluran
Baca Juga: BP Tapera Pastikan Akurasi Pembiayaan 309.000 Rumah Subsidi Tahun Ini
FLPP lebih efektif agar mampu memberikan dampak bagi perekonomian.
"Ke depan, seluruh skema eksisting pemenuhan backlog hunian yang terjangkau akan diintegrasikan ke BP Tapera," terangnya.
Sementara, Iwan memiliki perhatian agar di bawah BP Tapera, penyaluran FLPP dapat berkinerja lebih baik, turut bersinergi untuk penyediaan rumah layak huni khususnya bagi MBR, dan membuka peluang akses perluasan bagi MBR non fixed income.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
