kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45670,77   -28,01   -4.01%
  • EMAS926.000 0,22%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Godok aturan main insurtech, ini yang akan bakal diatur OJK


Kamis, 05 Desember 2019 / 18:28 WIB
Godok aturan main insurtech, ini yang akan bakal diatur OJK
ILUSTRASI. Sejumlah peserta menyimak paparan Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tris Yulianta sosialisasi layanan sistem elektronik pencatatan inovasi keuangan digital di ruangan OJK 'Innovation Center for Digital Financial Technology' (I

Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan main terkait bisnis asuransi yang berkaitan dengan teknologi atau lebih dikenal dengan insurtech. Direktur Hukum 2 OJK Endan Sujati menyatakan aturan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) mengenai insurtech.

Endan menyatakan OJK melihat ruang lingkup teknologi informasi dalam industri asuransi ada dalam dua aspek pertama mengenai saluran distribusi yang berkaitan dengan aggregatormarketplace, dan peer to peer insurance. Kedua terkait proses model asuransi itu sendiri sehingga asuransi bisa lebih digitalisasi, menggunakan kecerdasan buatan, hingga menerapkan smart contract.

Baca Juga: WanaArtha Life resmi masuki bisnis DPLK

“Adapun rencana pengaturan insurtech yang akan diprioritaskan pada model distribusi. Digital insurance broker tujuannya agar level playing field tetap terjaga diantara pelaku usaha agar ada keberagaman. Kedua untuk aggregator agar peran masing-masing antara digital insurance broker dan aggregator jelas dan sesuai dengan hak dan kewajiban,” ujar Endan dalam Seminar Potensi Disrupsi Insurtech dalam Industri Asuransi di Indonesia di Kampus UGM Jakarta pada Kamis (5/12).

Lanjut Ia, OJK juga akan fokus pada saluran kerjasama marketplace dengan broker guna melindungi kepentingan calon tertanggung karena marketplace menjual produk asuransi dari beberapa perusahaan asuransi.

Endan menyatakan setidaknya OJK sudah ada beberapa usulan yang ketiga hal ini. Ia bilang hal ini masih bisa didiskusikan dengan industri asuransi. Usulan tersebut berupa perizinan dan kelembagaan, produk asuransi yang dipasarkan, kualifikasi SDM di bidang perasuransian dan teknologi informasi.

Baca Juga: Asuransi Jasindo gandeng Bank Victoria kembangkan bisnis bank garansi

Selain itu, juga mengenai ruang lingkup kegiatan, tata kelola sistem teknologi informasi, kerja sama dengan marketplace dan pelaporan. Ia menekankan bila sudah ada POJK maka harus ada juga penegakan hukum yang tegas.

Meskipun sudah digodok, Endan belum membeberkan kapan aturan main ini akan dirilis oleh OJK. Kendati demikian, Ia menyatakan aturan tersebut akan keluar seiring dengan kebutuhan industri. Terkait detail mengenai usulan aturan tersebut, Ia juga masih bilang masih dalam tahap kajian.

Kendati masih digodok, Endan menyatakan dari 283 fintech yang beroperasi di Indonesia. Lanjut Ia setidaknya insurtech menyumbang 3% dari jumlah tersebut. Artinya setidaknya ada 8 entitas insurtech di Indonesia.




TERBARU

Close [X]
×