IFG Perkuat Tata Kelola Lewat Sosialisasi Aturan Baru Pendirian dan Perubahan PT

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Financial Group (IFG) menggandeng Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT).

Kegiatan bertajuk IFG Regulatory Update tersebut digelar pada 29 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung proses konsolidasi (streamlining) badan usaha milik negara (BUMN) di bawah ekosistem Danantara Indonesia.

Acara tersebut menghadirkan Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum RI, Andi Taletting Langi, serta diikuti jajaran direksi dan dewan komisaris anggota holding IFG, direksi perusahaan asuransi BUMN di lingkungan Danantara Indonesia, hingga notaris mitra IFG Group.

Dalam forum tersebut dibahas berbagai ketentuan terbaru terkait administrasi badan hukum, mulai dari pemanfaatan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), verifikasi substantif atas transaksi perubahan data perseroan, kewajiban laporan tahunan, pengelolaan korporasi nonaktif, hingga aspek teknis administrasi badan hukum lainnya.

Direktur Badan Usaha Kementerian Hukum RI Andi Taletting Langi mengapresiasi langkah IFG yang menyelenggarakan sosialisasi tersebut sebagai bentuk komitmen memperkuat pemahaman regulasi di tengah proses transformasi BUMN.

"BUMN jangan berbangga hanya karena memiliki aset yang besar. Membangun tata kelola yang baik akan jauh lebih berharga karena itulah yang membangun kepercayaan regulator, investor, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Andi dalam keterangannya Jumat (31/7/2026).

Sementara itu, Direktur SDM dan Hukum IFG Rizal Ariansyah mengatakan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan IFG.

Menurutnya, sebagai bagian dari Danantara Indonesia, IFG berkomitmen memastikan proses konsolidasi BUMN di sektor asuransi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.

"Sebagai bagian dari Danantara Indonesia, IFG berkomitmen untuk memastikan arahan Presiden dalam rangka konsolidasi BUMN di klaster asuransi dilakukan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas, keberlangsungan bisnis, menciptakan kepastian hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap IFG Group," ujar Rizal.

Rizal menambahkan, IFG secara rutin melakukan berbagai aksi korporasi yang memerlukan pemenuhan administrasi badan hukum secara tepat dan sesuai ketentuan.

Dalam proses tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai mitra perusahaan untuk memastikan seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai prosedur.

Karena itu, IFG turut mengundang notaris mitra dalam sosialisasi tersebut agar memiliki pemahaman yang sama mengenai implementasi Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, sehingga proses administrasi badan hukum di lingkungan IFG Group dapat berjalan tepat waktu dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, IFG berharap seluruh entitas di bawah holding memiliki pemahaman yang seragam dalam menerapkan regulasi terbaru terkait administrasi badan hukum.

Perseroan juga menilai penguatan kepatuhan terhadap regulasi akan mendukung peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, memperkuat manajemen risiko, serta menunjang keberhasilan transformasi bisnis.

Dengan tata kelola yang semakin baik, IFG menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan nilai berkelanjutan, meningkatkan daya saing perusahaan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai holding BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News