Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas mandiri, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, akan melakukan penghitungan ulang terkait dengan besaran dana kewajiban yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Indonesia.
Mengenai mekanisme yang akan digunakan, kata Iqbal, sebenarnya hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
Baca Juga: DPR akan kaji ulang mengenai pengembalian dana iuran BPJS Kesehatan ke masyarakat
"Ketika sekarang kondisinya ada pembatalan untuk segmentasi mandiri pasti nanti ada perhitungan ulang. Itu mekanisme seperti apa kan sebetulnya diatur di PP Nomor 87 tahun 2013. Di sana itu opsinya ada 3 yang saya sudah sering bilang, kalau tidak penyelesaian iuran, ya dengan penyelesaian manfaat, atau dengan suntikan dana," ujar Iqbal saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (10/3).
Adapun di dalam PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 38 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai tindakan khusus yang dapat dilakukan pemerintah apabila kesehatan keuangan BPJS Kesehatan berada pada nilai negatif.
Di dalam PP tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan khusus, seperti melakukan penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikarenakan penyesuaian iuran sudah tidak lagi memungkinkan, maka kemungkinan BPJS akan diberikan suntikan dana atau dilakukan penyesuaian manfaat.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bahwa BPJS akan memaksimalkan penagihan iuran ke masyarakat. Terlebih bahwa BPJS ini menggunakan sistem gotong royong di mana semua orang perlu ikut berkontribusi.
"Menagih ke masyarakat itu kan menjadi kewajiban, mengingatkan karena ini sistemnya gotong royong tentu semua orang harus berkontribusi," papar Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal mengatakan saat ini pihaknya juga masih harus melakukan penghitungan ulang terkait dengan besaran penerimaan iuran yang akan hilang sejalan dengan batalnya kenaikan tarif bagi peserta mandiri.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan batal naik, DPR beri imbauan ini
"Kalau di hitungan, tentu kami sudah punya hitungannya, dari masing-masing kan dihitung hingga keluar kesimpulan bahwa harus dilakukan penyesuaian iuran. (Sekarang) Tentu harus dihitung ulang karena kondisinya kan berbeda sama sekali," kata Iqbal.
Proses penghitungan ulang ini menurut Iqbal harus dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, agar BPJS bisa mendapatkan masukan terkait apa yang perlu ditetapkan dalam program Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) saat ini.
"(Penghitungan ulang) ini kan harus dengan K/L terkait, supaya sama-sama enak. Apa yang harus ditetapkan dalam program JKN ini begitu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
