Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah akan menaikkan besaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Kenaikan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional.
Dalam skema kenaikan iuran yang dikutip KONTAN dari website bpjs-online.com Senin (15/2), kenaikan iuran akan dilakukan terhadap empat jenis kepesertaan.
Pertama, untuk peserta penerima bantuan iuran yang rencananya akan dinaikkan dari Rp 19.225 menjadi Rp 23.000 per orang per bulan.
Kedua, peserta mandiri kelas I yang rencananya akan dinaikkan dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000 per orang per bulan.
Ketiga, peserta mandiri kelas II yang rencananya akan dinaikkan dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000 per orang per bulan.
Keempat, peserta mandiri kelas III yang rencananya akan dinaikkan dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 30.000 per bulan.
Untung Suseno Sutarjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan mengatakan, saat ini draft rancangan peraturan presiden tersebut sudah di Kantor Kementerian Hukum dan Ham.
"Harapannya diselesaikan segera, karena kalau tidak, kami tidak bisa bayar nanti," katanya kepada Kontan Senin (15/2).
Fahmi Idris, Dirut BPJS Kesehatan mengatakan, usulan kenaikan iuran tersebut disampaikan dengan berbagai pertimbangan.
Salah satunya, missmatch pengeluaran dan penerimaan program JKN dari peserta mandiri Program JKN.
Atas dasar itulah, BPJS kata Fahmi mengusulkan kenaikan iuran dilakukan untuk peserta mandiri kelas I dan II.
"Memang belum sesuai hitungan aktuaria dan data historis yang dimiliki, untuk kelas 3 saja hitungan DJSN saja Rp 36.000 per orang tahun depan, tapi pemerintah Rp 23.000 pasti ada missmatch," kata Fahmi usai menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
