Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) 2026–2030. Dalam roadmap tersebut, tertuang penjelasan bahwa industri penjaminan dapat mengoptimalkan potensi dengan memperkuat kelayakan pembiayaan proyek hijau, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terkait hal itu, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Perseroda) memandang bahwa peluang industri penjaminan untuk menggarap pembiayaan proyek hijau cukup besar dan prospektif. Hal itu sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi rendah karbon.
Khusus di Kalimantan Timur, Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim Agus Wahyudin mengatakan peluang tersebut cukup relevan.
"Hal itu mengingat adanya pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), transformasi ekonomi daerah, serta potensi pengembangan usaha berbasis lingkungan dan pemberdayaan UMKM," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (20/11/2026).
Agus menyampaikan peluang penjaminan di pembiayaan hijau dapat muncul pada berbagai kegiatan usaha, seperti pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, serta kegiatan usaha lain yang mendukung efisiensi energi dan pelestarian lingkungan.
Baca Juga: Jamkrida Kaltim Hadapi Penurunan IJP 61% Akibat Turunnya Proyek Daerah
Dalam konteks itu, dia bilang industri penjaminan dapat berperan sebagai pendukung akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM yang memiliki prospek usaha baik, tetapi masih menghadapi keterbatasan agunan atau persyaratan pembiayaan dari lembaga keuangan.
Meski demikian, Agus mengatakan besarnya peluang tersebut tetap perlu diimbangi dengan kesiapan ekosistem pembiayaan, ketersediaan proyek yang layak, serta dukungan kebijakan dan kemitraan dengan lembaga keuangan.
Pada prinsipnya, Agus menjelaskan pembiayaan proyek hijau memiliki karakteristik risiko yang perlu dicermati, sebagaimana pembiayaan pada sektor usaha lainnya. Dia bilang tingkat risikonya tidak dapat digeneralisasi sebagai lebih tinggi atau lebih rendah.
"Sebab, sangat bergantung pada jenis kegiatan usaha, kapasitas pelaku usaha, kelayakan proyek, dan kemampuan pengembalian pembiayaan," ujarnya.
Khusus untuk UMKM, Agus menuturkan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan industri penjaminan. Dia bilang aspeknya, seperti keterbatasan permodalan, kemampuan pengelolaan usaha, kepastian pasar, serta penggunaan teknologi yang mungkin masih relatif baru.
Dari perspektif perusahaan penjaminan, Agus menerangkan hal paling penting adalah memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijamin memiliki kelayakan finansial, arus kas memadai, serta kemampuan memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan.
Oleh karena itu, PT Jamkrida Kaltim memandang bahwa pengembangan penjaminan pada sektor hijau perlu dilakukan secara selektif dan terukur, melalui analisis risiko yang memadai, penguatan kerja sama dengan lembaga keuangan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan penjaminan. Dengan pendekatan tersebut, Agus menyebut perusahaan dapat mendukung pembiayaan berkelanjutan, sekaligus menjaga kualitas portofolio penjaminan dan kesehatan keuangan.
Mengenai kinerja, Agus menerangkan total nilai penjaminan PT Jamkrida Kaltim per Oktober 2026 mencapai Rp 713,26 miliar.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri penjaminan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Ogi menerangkan perannya melalui perluasan penjaminan untuk pembiayaan proyek hijau.
Baca Juga: Jamkrida Kaltim Berharap Kenaikan Tranfer ke Daerah Dapat Mengerek Bisnis Penjaminan
"Peran tersebut dapat dioptimalkan melalui perluasan penjaminan atas pembiayaan UMKM maupun proyek-proyek yang berwawasan lingkungan (green financing)," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (18/11/2026).
Selain mendukung akses pembiayaan melalui penjaminan kredit atau pembiayaan bagi UMKM yang mengembangkan kegiatan usaha ramah lingkungan, Ogi menyebut industri penjaminan juga memiliki peluang untuk berkontribusi melalui penempatan investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan, antara lain Green Bond, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, profil risiko, dan ketentuan investasi yang berlaku.
Saat ini, Ogi menyampaikan sejumlah perusahaan penjaminan juga mulai berpartisipasi dalam mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan, antara lain pengelolaan sampah dan pemanfaatan energi surya melalui pemasangan panel surya atau solar panel.
"Hal itu menunjukkan bahwa industri penjaminan mulai mengambil peran tidak hanya dalam memperluas akses pembiayaan, tetapi juga dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan," tuturnya.
Ke depannya, OJK mendorong agar kontribusi industri penjaminan dalam pembiayaan berkelanjutan terus ditingkatkan. Ogi bilang salah satunya melalui pengembangan produk penjaminan yang inovatif, penguatan kolaborasi dengan perbankan, pemerintah, dan pelaku usaha, serta pengelolaan risiko yang memadai.
Terkait kinerja industri, data OJK mencatat, nilai imbal jasa penjaminan (IJP) industri penjaminan mencapai Rp 7,02 triliun per September 2026, atau tumbuh sebesar 20,7% Year on Year (YoY).
Adapun klaim penjaminan tumbuh sebesar 19,74% YoY, dengan nilai Rp 6,27 triliun per September 2026. Nilai aset perusahaan penjaminan per September 2026 mencapai Rp 47,26 triliun, atau terkontraksi 2,03% secara YoY.
Baca Juga: Rasio Klaim Penjaminan Membaik Jadi 96,01% per Juni 2026, Ini Kata Jamkrida Kaltim
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)