Reporter: Ferrika Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sinarmas Asset Management menyerahkan uang sekitar Rp 77 miliar terkait kasus Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Puluhan miliar uang tersebut diserahkan oleh Direktur Utama Sinarmas Asset Management Alex Setyawan ke kejaksaan.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono menjelaskan, awalnya Sinarmas kembalikan uang senilai Rp 3 miliar. Tahap kedua, mereka mengembalikan uang Rp 73,93 miliar.
"Sinarmas mengembalikan kerugian negara (kasus Jiwasraya) ini sesuai yang diperhitungkan badan pemeriksa keuangan (BPK). Ini sebagai bagian penyelesaian perkara dalam penyidikan Jiwasraya," kata Ali di Jakarta, Selasa (7/7).
Baca Juga: Bukan Buat Bayar Polis Nasabah, Jiwasraya Pakai Pendanaan Baru untuk Restrukturisasi
Adapun nilai pengembalian tersebut sudah sesuai dengan perhitungan negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa reksadana Jiwasraya yang dikelola Sinarmas merugikan negara Rp 77 miliar sebagaimana tertuang dalam dokumen dakwaan tersangka Jiwasraya.
Dalam hal ini, perusahaan langsung kembalikan kerugian negara setelah kejaksaan menetapkannya sebagai tersangka korporasi pada akhir Juni lalu.
"Ketika kami menetapkan sebagai tersangka, langsung ada respon yang bersangkutan atas perannya. Sehingga Sinarmas bersifat kooperatif dengan menyerahkan pengembalian sesuai nilai MI bersangkutan," tambahnya.
Selain itu, uang tersebut bisa menjadi titipan jika suatu hari perusahaan harus memenuhi kewajiban atas putusan pengadilan. Ali menilai, pengembalian uang itu sebagai bentuk kooperatif perusahaan atas kasus ini.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 13 manajer investasi (MI) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di Asuransi Jiwasraya.
Mereka adalah PT Pan Arcadia Capital, PT OSO Manajemen Investasi (OMI), PT Pinnacle Persada Investama, PT Millenium Danatama Indonesia dan PT Prospera Asset Management dan PT MNC Asset Management.
Selanjutnya, PT Maybank Asset Management, PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Pool Advista Asset Management, PT Corfina Capital, PT Treasure Fund Investama Indonesia dan PT Sinarmas Asset Management.
Kejaksaan menyebut, pada 2014 -2018 Jiwasraya berinvestasi ke saham dan reksadana yang dikelola 13 MI. Dari situ, nilai investasi ke reksadana mencapai Rp 12,15 triliun menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono bilang, harga portofolio saham - saham dalam reksadana yang dikelola MI tersebut sudah digoreng atau dinaikkan secara signifikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.
Baca Juga: Bukan bayar klaim, pendanaan baru Jiwasraya bakal dipakai untuk restrukturisasi
"Antara lain saham - saham IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI dan BJBR," ungkapnya.
Hari melanjutkan, bahwa investasi reksadana milik Jiwasraya yang dikelola belasan manajer investasi tersebut, dikendalikan oleh Heru dan Benny.
Mereka sudah sepakat dengan manajemen Jiwasraya yakni Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syamirwan melalui perantara Direktur PT Maxima Integra Joko Hartanto Tirto.
"Sehingga 13 MI tersebut tidak bertindak secara independen demi kepentingan nasabah Jiwasraya dalam pengelolaan keuangan nasabah," terangnya.
Akibat hal itu, Jiwasraya merugi Rp 16,81 triliun. Kejaksaan menjerat perbuatan MI dengan dakwaan primair (primer) dan subsidair (subsider).
Dakwaan primer meliputi pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
Sementara dakwaan subsider yakni pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
Selain itu, mereka juga dijerat pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Serta pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
