Kejar Target FLPP, Pemerintah Siapkan Akad Massal 71.000 Rumah Subsidi

Minggu, 27 September 2026 / 13:42 WIB

ILUSTRASI. Realisasi penyaluran FLPP hingga September 2026 (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

Reporter: Aura Putri | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan akad massal 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026 untuk mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Langkah ini menjadi salah satu upaya mengejar target 350.000 unit FLPP tahun ini, sementara realisasi hingga 21 September baru mencapai 154.034 unit.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, akad massal dapat membantu mempercepat realisasi FLPP karena sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan rumah dan calon debitur.

Baca Juga: ALTO Perkuat QRIS, Gandeng BNI, BNC, Maybank dan blu BCA Digital

“Akad massal 71.000 unit dapat membantu mempercepat proses administrasi karena tahapan perbankan dan notaris dilakukan secara serentak. Namun, instrumen ini akan efektif jika didukung rumah siap huni dan calon debitur yang sudah lolos verifikasi,” ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (24/9/2026).

Yusuf juga mengingatkan agar percepatan penyaluran tidak mengorbankan kualitas kredit. Verifikasi penghasilan, terutama bagi pekerja informal, tetap perlu dilakukan secara hati-hati. Kualitas bangunan dan kesiapan rumah untuk dihuni juga perlu dipastikan sebelum akad.

Adapun berdasarkan data BP Tapera, realisasi FLPP mencapai 150.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp 18,75 triliun per 16 September 2026

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi penyalur terbesar dengan 69.358 unit, disusul entitas anaknya yaitu Bank Syariah Nasional (BSN) sebanyak 37.001 unit, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 16.564 unit, dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 10.969 unit.

“Besarnya peran BTN dan BSN juga menunjukkan bahwa kapasitas penyaluran FLPP masih terkonsentrasi. Kondisi ini cukup wajar karena BTN memiliki jaringan pengembang, pengalaman, dan sistem penilaian kredit masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih matang,” katanya.

Menurutnya, keunggulan tersebut memang dapat menjadi penggerak percepatan penyaluran. Namun, partisipasi bank Himbara lain dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu diperluas agar kapasitas penyaluran FLPP lebih merata.

Yusuf mengatakan salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan realokasi kuota secara dinamis kepada bank dengan tingkat penyerapan tinggi. Insentif juga dapat diberikan kepada BPD yang memiliki pemahaman kuat terhadap pasar daerah.