Reporter: Ahmad Febrian, Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok aturan yang memungkinkan perbankan mengakusisi financial technology (fintech).
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, aturan tersebut akan menciptakan sinergi saling menguntungkan antara bank dan fintech. Bank yang punya jejaring yang luas akan diperkuat dengan fintech yang punya platform digital.
Menurutnya perlu ada asas resiprokal dalam kolaborasi bank dan fintech. Bank sudah seharusnya bisa mengakuisisi fintech sebagaimana fintech bisa masuk melakukan pernyertaan modal di bank.
"Bagi bank yang ingin melakukan tranformasi digital, akan lebih baik mengakuisisi perusahaan teknologi daripada membangun sendiri platform baru dengan investasi besar namun belum bisa dipastikan apakah bakal berhasil," kata Trioksa pada Kontan.co.id, Rabu (8/3).
Di sisi lain, teknologi akan menjadikan perbankan lebih efisien. Teknologi ini harus bisa melayani semua segmen, termasuk ultra mikro.
Hanya sedikit bank yang berkecimpung di bank ini salah satunya BTPN Syariah.
Hingga akhir tahun 2021, bank berkode saham BTPS ini telah melayani kurang lebih 6 juta nasabah. Melayani segmen ini, BTPN Syariah menerapkan serangkaian strategi. Seperti sentuhan transformasi digital, yakni aplikasi bagi ultra mikro.
BTPS juga meluncurkan berbagai platform digital lang dapat menunjang kinerja para agen, yang disebut Mitra Tepat. Tujuannya, menjangkau dan memberikan akses layanan keuangan inklusif pra-sejahtera lewat sistem keagena.
Hingga Desember 2021, platform digital yang sedang dikembangkan adalah Mitra Tepat. Aplikasi telah digunakan oleh lebih dari 500 Mitra Tepat BTPS. Lewat aplikasi Mitra Tepat, nasabah dan keluarga pra-sejahtera yang masuk kategori segmen ultra mikro dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti membeli makanan dan minuman hingga membayar berbagai tagihan lewat daring.
Selain menjadi solusi bagi nasabah, Mitra Tepat juga bakal meningkatkan kinerja keuangan BTPS dari sisi fee based income nantinya. Ini menjadi sumber pendapatan baru bagi BTPS.
Hingga 31 Desember 2021, pembiayaan ultra mikro yang menjadi fokus BTPS tumbuh 10% menjadi sebesar Rp 10,44 triliun. Dibanding periode yang sama sebelumnya Rp 9,52 triliun.
Penyaluran pembiayaan tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional. Yakni hanya naik 5,2% yoy pada 2021.
Pertumbuhan ini juga disertai dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Non performing financing (NPF) tercatat di posisi 2,37%. BTPS memiliki rasio kecukupan modal atau capital adequacy Ratio (CAR) yang kuat di posisi 58 %, jauh di atas rata-rata industri.
Dana pihak ketiga tumbuh 12% yoy menjadi Rp 10,97 triliun dari Rp 9,78 triliun. Dan Laba bersih setelah pajak (NPAT) mencapai Rp 1,47 triliun. Melesat 71%,
Pengembangan teknologi sangat memperhatikan tingkat literasi digital masyarakat inklusi. Maka, BTPS tetap terus melakukan fungsi pendampingan memperkenalkan, mengajarkan, serta mempelajari respons nasabah sebagai bagian proses penyempurnaan aplikasi.
"Sehingga tepat untuk menjadi alat dalam meningkatkan produktivitas mereka ke depan. Jadi, semua dilakukan secara bertahap dan terus didampingi,” tutur Direktur Utama BTPN Syariah, Hadi Wibowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
