Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Setelah lama tidak terdengar, rencana OJK agar bank BUMN menjadi partner strategis di Bank Pembangunan Daerah (BPD) kembali didengungkan lagi. Kali ini pihak yang semangat mendengungkan adalah Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Diharapkan bank plat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) bisa melakukan penyertaan saham sebesar 20% - 25% milik pemerintah daerah di BPD.
Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN mengatakan bahwa rencana ini didasarkan karena kedepannya akan banyak dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang disalurkan. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkuat basis domestik bank BUMN. “Untuk tahap awal kami akan menyasar bank BPD non Tbk,” ujar Gatot, Selasa (16/2).
Gatot berharap bank pemerintah bisa memberikan transfer teknologi dan sumber daya manusia kepada BPD. Hal ini disebabkan banyak BPD yang masih kurang dari sisi pengelolaan manajemen dan teknologi.
Gatot menjelaskan terkait dengan rencana Kementerian BUMN dan OJK ini, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang memberikan lampu hijau.
Gatot mengaku bahwa jika diterapkan di seluruh BPD tidaklah mudah. Selain harus mendapatkan izin pemerintah daerah, juga harus mendapatkan izin dari DPRD setempat. “Diharapkan tercipta win-win solution antara bank pemerintah dengan bank daerah,” ujar Gatot.
Kementerian BUMN, kata Gatot, berharap penyertaan saham bank plat merah di BPD sudah bisa direalisasikan pada 2017 nanti. Pasalnya, saat ini teknis pembicaraan antara bank plat merah dengan perwakilan pemerintah daerah sudah mulai dilakukan. Tinggal masalah non teknis seperti dukungan dari DPRD setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
