Reporter: Irma Yani | Editor: Johana K.
JAKARTA. Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) soal hibah saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dari Bank Indonesia. Hingga kini, proses hibah tersebut masih terganjal beberapa persoalan yang belum terselesaikan diantaranya terkait utang.
"Kami berharap PP hibah ini bisa keluar secepat mungkin. Saat ini, kami masih menunggu terbitnya PP itu," ujar Sekertaris Kementrian BUMN M. Said Didu, Rabu (17/2).
BUMN menginginkan dapat menerima saham BPUI dengan status clear and clean. Menurut Said, Departemen Keuangan berjanji akan segera merampungkan proses hibah tersebut. "Yang penting, kami akan nerima itu dalam bentuk clean and clear dari BI ke pemerintah," tuturnya.
Sekadar informasi, BI menghibahkan kepemilikan sahamnya di BPUI sebanyak 82,2% atau senilai terendah Rp 1,24 triliun dan setingginya Rp 1,51 triliun. Selain itu, BI juga menyerahkan 17,6% saham Askirindo yang nilainya ditaksir mencapai Rp 33,6 miliar.
Total hibah saham itu mencapai Rp 1,54 triliun. Hibah tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang BI.
Namun, BPUI memiliki utang total sebesar Rp 1,2 triliun dalam rangka stabilisasi pasar modal pada tahun 1997 lalu. Pokok pinjaman ini awalnya mencapai Rp 250 miliar, ditambah dengan beban bunga sebesar Rp 950,65 miliar.
Pinjaman tersebut, kini sedang dalam proses finalisasi oleh Departemen Keuangan dengan usulan diangsur dalam jangka waktu 20 tahun. Secara berjenjang dengan cut off pembebanan bunga per 31 Desember 2006 dan grace perioed selama 2 tahun.
Pada 2009, BPUI membukukan pendapatan sebesar Rp 10 miliar, angka ini turun dari pendapatan yang dibukukan pada 2008 sebesar Rp 19 miliar. Sedangkan laba bersih tercatat sebesar Rp 129 miliar atau naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 50 miliar.
Sementara pada 2010 nanti, diproyeksikan pendapatan akan naik mencapai Rp 91 miliar, dengan laba bersih sebesar Rp 101 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
