Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) Puspayoga berencana mempercepat pendirian 65 kluster pangan berbasis koperasi di seluruh Indonesia. Percepatan tersebut merupakan arahan Presiden Jokowi agar produksi pangan nasional khususnya beras meningkat.
Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM ingin membuat proyek percontuhan 5 kluster pangan lebih dulu, yakni di Banyumas, Sukabumi, Purwokerto, Demak dan Lampung.
“Presiden memberi arahan bahwa tidak perlu menunggu pilot project di 5 kluster, langsung mengimplementasikan serentak untuk 65 kluster pangan,” kata AANG Pupayoga dalam keterangan tertulis kepada KONTAN pada Jumat (8/9) terkait Temu Konsultasi Peningkatan Peran Koperasi untuk Ketahanan Pangan Nasional.
Pada kesempatan itu, para pengurus koperasi dan kepala dinas menandatangani pernyataan bersama mendukung percepatan realisasi 65 kluster pangan yang diharapkan dapat terealisasi dalam satu tahun.
Kluster pangan akan melibatkan lintas kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Kementerian Perdagangan, Bulog. Pendirian cluster pangan juga diminta dituangkan dalam Peraturan Presiden.
Koperasi memang ditargetkan menjadi salah satu basis ketahanan pangan nasional. Untuk mewujudkannya pengelolaan koperasi perlu direformasi ke korporatisasi. Pertanian nantinya tidak lagi hanya bicara soal teknis tapi juga bisnis.
Dengan konsep ini, kluster pangan yang didirikan adalah berbasis koperasi yang beranggotakan petani. Koperasi kemudian mendirikan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) pangan berbentuk perseroan terbatas (PT) untuk menampung dan memasarkan produk petani.
Masing-masing kluster memiliki skala ekonomi 5.000 hektare lahan. Dengan konsep kluster pangan, pertanian dari hulu hingga hilir dikelola dalam satu sistem sehingga tidak memberi celah masuknya tengkulak pangan.
“BUMR akan melakukan kegiatan bisnis, mulai dari pengadaan pupuk, benih hingga membeli dan memasarkan produksi petani. Petani yang merupakan anggota koperasi juga akan mendapat ongkos kerja dan pendampingan dari para ahli,” kata Puspayoga.
Menkop dan UKM mengakui cluster pangan membutuhkan pembiayaan sebab akan ada ongkos kerja yang akan dipinjamkan kepada petani. Pembiayaan ini, tegas Puspayoga, akan segera dicarikan solusinya.
“Contohnya BUMR Pangan di Sukabumi yang mendapatkan pinjaman kepada petani untuk ongkos kerja sebesar Rp 13.400 dari dana kemitraan PT Pertamina,” kata Menkop.
Konsep cluster pangan yang akan difasilitasi oleh pemerintah ini menduplikasi BUMR Pangan di Sukabumi yang sudah berhasil lebih dulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
