Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia juga mempengaruhi kinerja koperasi di Indonesia. Pandemi menyebabkan mayoritas koperasi di Indonesia mengalami guncangan likuiditas.
Pengamat Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, 70% koperasi khususnya koperasi simpan pinjam di masa pandemi mengalami gangguan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengambilan simpanan anggota menjelang hari raya dan juga meningkatnya kredit macet (NPL) karena keuangan anggota terganggu.
“Untung saat itu ada kebijakan dimana Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dikhususnya untuk menyalurkan dana untuk koperasi, kucuran yang mencapai Rp 2 triliun dari dana PEN dan dana internal, sedikit membantu koperasi,” ujar Rully kepada Kontan.co.id.
Rully juga menyampaikan, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,2% dan ditargetkan bisa menjadi 5,3% di tahun 2022.
“Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 koperasi di 2021 dan 150 koperasi pada 2022,” tambah Rully.
Baca Juga: MenkopUKM: Koperasi pasar bisa jadi role model koperasi modern
Sementara itu, ada kekhawatiran baru yang munculnya masalah baru bagi koperasi di paruh kedua tahun ini. Hal ini mengingat adanya kebijakan PPKM darurat yang bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat khususnya usaha yang dijalankan anggota.
Rully menambahkan, persoalan pembiayaan koperasi juga akan menjadi masalah di tahun ini, karena meskipun sudah dilayani oleh LPDB, masih membutuhkan dukungan pembiayaan pinjaman perbankan.
“Jumlah koperasi sebanyak 123.000 unit kurang lebih membutuhkan sokongan pembiyaaan kredit sekurang-kurangnya Rp 100 triliun. Total kredit perbankan untuk saat ini ditaksir masih di bawah angka 1%,” ungkap Rully.
Meski pandemi sangat menganggu, Ketua Koperasi Benteng Mikro Kamaruddin Batubara mengaku, masih mengalami pertumbuhan dana tabungan anggota yang saat ini mencapai Rp 500 juta dengan imbal hasil setara 8,5%-12% per tahun. Hanya saja, Kamaruddin enggan menyampaikan berapa pertumbuhan dana tabungan yang dialami.
Kamaruddin bilang, kalau pertumbuhan tabungan tersebut dikarenakan semakin bertambahnya anggota dari Koperasi Benteng Mikro. Asal tahu saja, jumlah anggota koperasi tersebut mencapai 192.934 orang.
“Tahun ini, kami akan buka juga di Kota Bogor dan Kota Depok. Hal tersebut dilakukan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat dalam mengakses simpanan, pinjaman/pembiayaan yang mudah dan menguntungkan,” kata Kamaruddin kepada Kontan.co.id.
Koperasi gagal bayar
Selain kinerja yang mengalami gangguan, koperasi di Indonesia juga masih dibayang-bayangi oleh beberapa oknum koperasi yang mengalami gagal bayar atau justru adanya koperasi bodong.
Baca Juga: Kemenkop UKM akan meluncurkan template anggaran dasar pendirian Koperasi
Salah satu kasus yang menyangkut koperasi gagal bayar terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Pada tahun lalu, koperasi tersebut mengalami gagal bayar yang dinilai mencapai sekitar Rp 10 triliun.
“Kekurangan dari sistem koperasi di indonesia menurut saya adalah tidak adanya transparency. Dalam kasus Koperasi Indosurya, hingga saat ini kami sama sekali belum tau, ke mana dana kami mengalir,” ujar salah satu nasabah KSP Indosurya, Melia kepada Kontan.co.id, akhir pekan lalu.
Melia bilang beberapa koperasi tidak menganggap masyarakat yang menyimpan dana itu sebagai anggotan meliankan hanya dianggap sebagai nasabah. Oleh karena itu, beberapa kali anggota tidak pernah mendapatkan haknya, yaitu dilibatkan dalam RAT dan RALB.
“Kami dianggap sebagai nasabah yang hanya menerima bunga secara berkala, hingga terjadi gagal bayar, tanpa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam Koperasi, dan ke mana dana yang telah kami setorkan,” tambah Melia.
Kasus-kasus yang dialami oleh beberapa koperasi ini diakui ikut mencoreng nama koperasi secara umum. Salah seorang yang mengakuinya ialah Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama Vini Noviani yang bilang kalau citra koperasi diperburuk oleh beberapa masalah tersebut.
Ia mengatakan, nama koperasi ikut tercoreng ketika ada lembaga keuangan lainnya yang bermasalah, seperti asuransi. Menurutnya, hal tersebut dapat memperburuk citra lembaga keuangan secara keseluruhan.
Vini berharap, pemerintah khususnya melalui Kementerian Koperasi dan UMKM dapat terus terlibat dalam memperbaiki citra koperasi terlebih dalam hal mengedukasi masyarakat tentang koperasi.
“Saat ini juga hujan viral tentang penipuan pinjol yang banyak mengatasnamakan koperasi, dan sangat merusak nama baik koperasi, mohon kerja sama kementerian dengan pihak terkait khususnya kepolisian untuk menangani penipuan pinjol,” ujar Vini kepada Kontan.co.id.
Selanjutnya: PP terbit, PNM: Holding ultra mikro akan memacu pemberdayaan usaha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
