Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan baru Prabowo Subianto telah membawa optimisme bagi penyaluran kredit perbankan. Terlebih, kredit sindikasi yang memang memiliki keterkaitan dengan sektor infrastruktur yang menjadi salah satu fokus pada pemerintahan baru.
Bagaimana tidak, Presiden Prabowo bahkan membentuk satu kementerian koordinator baru yang memang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Artinya, agenda pembangunan infrastruktur yang pada pemerintahan sebelumnya gencar dilakukan bakal terus berlanjut.
Tentu, hal ini menjadi angin segar bagi kredit sindikasi perbankan yang sedang lesu hingga sembilan bulan di 2024.
Baca Juga: Simak Rekomendasi Saham Emiten yang Rajin Tarik Pinjaman Perbankan
Berdasarkan data Bloomberg, kesepakatan kredit sindikasi dari sisi mandated lead arranger (MLA) dari awal tahun hingga akhir September 2024 mencapai US$ 15,26 miliar atau turun 41,38% secara tahunan.
Adapun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai bank dengan kredit sindikasi terbesar sebagai MLA. Nilainya mencapai US$ 2,38 miliar dengan total kesepakatan sebanyak 18.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar pun memiliki optimisme yang sama terkait program Presiden Prabowo ke depan, seperti hilirisasi dan infrastruktur. Sehingga, ia melihat tren kredit sindikasi juga akan kembali meningkat ke depan.
“Kami cenderung untuk sindikasi yang nilainya besar-besar dengan kebanyakan sektor energi dan minerba,” ujar Royke, Senin (21/10).
Baca Juga: BNI Relokasi KLN Singapura ke Raffles Place, Tingkatkan Layanan Internasional
EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn bilang pihaknya juga akan selalu mendukung pengembangan infrastruktur Indonesia, termasuk dalam kredit sindikasi.
Ia menjelaskan selama ini, BCA telah menyalurkan kredit-kredit sindikasi untuk proyek strategis nasional. Beberapa di antaranya adalah infrastruktur jalan tol, konstruksi, hingga kelistrikan.
”Kami akan mempertimbangkan faktor risk appetite, posisi likuiditas dan modal, serta memilih proyek-proyek yang berpotensi memperkuat bisnis inti BCA,” ujarnya
Seperti diketahui, hingga September 2024, BCA telah menyalurkan kredit sindikasi secara MLA senilai US$ 835 juta. Nilai tersebut mengalami penurunan sekitar 3,18% secara tahunan (YoY).
Corporate Secretary PT Bank Mandiri Tbk, Teuku Ali Usman, pun menambahkan bahwa pihaknya juga secara konsisten selalu memenuhi kebutuhan finansial perusahaan besar, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
Ia bilang pihaknya juga fokus pada sektor strategis untuk menjaga pertumbuhan yang positif, seperti energi, infrastruktur, manufaktur, dan perkebunan beserta turunannya. Tak hanya itu, sektor energi hijau dan keberlanjutan juga tak terlepas dari fokus Bank Mandiri.
Hingga September 2024, kredit sindikasi Bank Mandiri untuk MLA telah turun 0,92% YoY menjadi US$ 2,32 miliar. Di mana, total kesepakatan kredit sindikasi sebanyak 12 kesepakatan.
”Fasilitas sindikasi yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang listrik, transportasi dan pelabuhan,” ujarnya.
Baca Juga: Korporasi Rajin Ekspansi, Permintaan Kredit Sindikasi Perbankan Kian Tinggi
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penurunan kredit sindikasi terkait proyek-proyek besar yang belum mengalami pertumbuhan signifikan. Ditambah, ada isu kredit bermasalah yang juga tengah dihadapi industri perbankan turut mempengaruhi penyaluran kredit sindikasi.
Lebih lanjut, Dian melihat di tengah lesunya kredit sindikasi, pertumbuhan kredit secara nasional justru positif dengan tetap mencatatkan pertumbuhan. Artinya, kata Dian, ini membuktikan bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh perbedaan perkembangan di masing-masing sektor usaha.
Baca Juga: Emiten Mulai Ramai Menarik Kredit Bank
Dian juga bilang ada beberapa sektor yang memang sedang booming dan ada juga yang sedang lesu. Oleh karenanya, faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan dan kebijakan industri juga berperan besar dalam menentukan arah perkembangan sektor-sektor tersebut.
“Itu urusannya tentu ada di pemerintah,” ujarnya.
Selanjutnya: Pemerintah Prabowo Bakal Relaksasi Pajak Properti, Ini Tanggapan MTLA
Menarik Dibaca: Rutin Minum Air Kelapa, Ini 7 Hal yang Tubuhmu Akan Rasakan Setiap Harinya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News