Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembayaran tahap pertama hasil homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama masih saja belum kelar.
Kabarnya, KSP Sejahtera Bersama berjanji akan menyelesaikan kewajiban tersebut pada Maret 2022. Adapun, Pihak KSP telah molor dalam menjalani kewajibannya mengingat seharusnya hal tersebut selesai pada akhir tahun lalu.
“Dari meeting dengan humas KSP Sejahtera Bersama, saya dapatkan informasi bahwa pembayaran tahap pertama akan diselesaikan sampai dengan Maret 2022 sedangkan tahap kedua akan diselesaikan Juni 2022,” ujar Humas Tim Fakta, yang merupakan gabungan korban KSP Sejahtera Bersama, Frans Boedy kepada Kontan.co.id, Selasa (1/3).
Boedy mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melangsungkan rapat koordinasi dengan satgas bentukan Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas mengawasi KSP-KSP bermasalah.
Baca Juga: Petinggi KSP Indosurya Telah Ditangkap Bareskrim Polri
Dalam rapat tersebut, Boedy menyebutkan bahwa pihaknya akan memberikan formula penyelamatan keberlangsungan KSP Sejahtera Bersama. Harapannya, formula tersebut bisa membuat unit usaha KSP bisa tetap berjalan.
“Kami akan mencoba memberikan win-win solution,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Satgas Agus Santoso mengatakan bahwa pihaknya melihat masih ada itikad baik dari pengurus KSP Sejahtera Bersama dalam proses pelaksanaan pembayaran homologasi kepada anggotanya.
Dia bilang bahwa satgas telas bertugas untuk memonitor secara intensif terhadap KSP tersebut. Mengingat, jumlah anggota KSP yang juga cukup banyak.
Meskipun demikian, Agus berpendapat bahwa masih ada tantangan yang ditemui KSP Sejahtera Bersama. Terutama terkait masalah aset yang sulit terjual karena ada kendala badan pertanahan.
Iya, tentu ada permasalahan hukum atas aset yang disita atau dibekukan sementara,” ujarnya.
Baca Juga: Satgas Penanganan Koperasi Mulai Kawal Penanganan Koperasi Bermasalah
Agus menambahkan bahwa untuk memenuhi kewajiban pembayaran, KSP Sejahtera Bersama bergantung pada asset based resolution dimana harus dipastikan bahwa pinjaman-pinjaman dapat ditagih dan aset dapat dikelola untuk mendapatkan pendapatan serta aset yang dijual mendapatkan harga terbaik.
Ketika dikonfirmasi Kontan.co.id, Ketua KSP Sejahtera Bersama Vini Noviani enggan berkomentar lebih banyak terkait progres dari kewajiban pembayaran terhadap anggota. Ia hanya bilang bahwa selama ini pihaknya selalu menginformasikan perkembangannya ke satgas.
“Setiap hari kami update ke satgas,” ujarnya singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
