Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperkirakan akan terus melorot sejalan dengan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat minim. Pembatasan FLPP juga bertolak belakang dengan Program Sejuta Rumah yang digencarkan oleh pemerintah.
Adapun, pada 2020 mendatang, pemerintah hanya memberikan alokasi kuota FLPP sebesar 110.000 unit. Dengan kuota minim yang relatif kecil ini, pengamat memprediksi realisasi Program Satu Juta Rumah yang tengah digarap pemerintah bakal terancam jauh dari target yang telah ditetapkan.
Pengamat Perbankan Paul Sutaryono menyatakan bahwa pembatasan FLPP oleh pemerintah tersebut dapat mengganggu pertumbuhan KPR yang saat ini tengah melambat. "Mestinya, justru dana FLPP harus lebih terjamin lagi dan lebih besar. Jika tidak, backlog bisa kembali membengkak lagi karena kebutuhan perumahan makin besar ke depan," ujarnya dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Senin (28/10).
Baca Juga: Program sejuta rumah tembus 1 juta unit pada pertengahan Oktober
Namun, kata dia, bank penyalur FLPP seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) pasti akan terus menopang dengan dana talangan seperti yang selama ini dilakukan. Untuk itu, lanjut dia, Bank BUMN seharusnya bisa menjadi ujung tombak dalam menyediakan dana talangan tersebut. Sebab, di samping sebagai bank umum, bank BUMN juga sebagai agent of development yang harus mendukung program pemerintah.
Di sisi lain, menurutnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat merealisasikan Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. "Sudah seharusnya. Tapera harus segera beroperasi untuk membantu Program Sejuta Rumah itu," ujar Paul.
Baca Juga: Bank Mandiri genjot KPR milenial dua kali lipat
Sebagai informasi, FLPP merupakan program bantuan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga bisa mengakses KPR subsidi yakni masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan untuk rumah tapak dan maksimal Rp 7 juta untuk rumah susun. Tujuannya, agar kalangan tersebut bisa memiliki hunian dengan harga yang sesuai serta mengurangi backlog perumahan. Adapun, saat ini terdapat 25 bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur FLPP, yang terdiri dari bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
