Likuiditas Bank-Bank BUMN Jadi Sorotan Saat Dibebani Program Pemerintah

Selasa, 04 Maret 2025 / 14:10 WIB

ILUSTRASI. Nasabah melakukan transaksi melalui ATM salah satu bank Himbara di Jakarta, Kamis (20/1). Bank-Bank BUUMN akan dibebani untuk membantu mendanai program-program populis pemerintah sehingga likuiditas menjadi sorotan.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sudah menjadi titahnya bagi bank BUMN untuk menjalankan program-program pemerintah Prabowo Subianto. Hanya saja, berbagai penugasan tersebut diberikan saat industri perbankan dihadapkan pada kondisi likuiditas yang ketat.

Seperti diketahui, belum ada setahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, pemerintah telah merencanakan berbagai program yang membutuhkan bantuan bank pelat merah. Mulai dari koperasi desa merah putih, program tiga juta rumah hingga hilirisasi.

Ekonom Perbankan dari Binus University Dody Arifianto mengungkapkan bahwa bagi bankir-bankir bank BUMN memang tak bisa menolak penugasan tersebut. Namun, perlu disadari bahwa saat ini likuiditas dari bank-bank ini juga sedang tidak baik-baik saja.

Dalam hal ini, Dody menyoroti likuiditas industri perbankan yang sudah mencapai sekitar 90%. Artinya, berbahaya bagi bank-bank jika menyalurkan kredit untuk program-program tersebut dengan hanya mengandalkan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Oleh karenanya, Dody bilang para bankir ini memang perlu berpikir keras untuk menyiasati penugasan tersebut dengan menyiapkan likuiditas. Adapun, solusi yang bisa menjadi jalan tengah adalah mencari pendanaan dari luar negeri.

Ambil contoh, bank-bank BUMN ini bisa mengeluarkan surat utang berharga di luar negeri dengan jaminan proyek-proyek tersebut. Di mana, proyek yang paling memungkinkan untuk menjadi jaminan adalah proyek hilirisasi.

“Ini juga bisa membuka mata pemerintah, apakah proyeknya bagus atau tidak, kalau bagus pastinya surat berharga itu akan diborong oleh investor asing,” ujar Dody.

Hanya saja, ia memahami untuk proyek-proyek lainnya seperti tiga juta rumah atau pembentukan koperasi desa kurang memiliki nilai komersial. Sebab, program tersebut merupakan program populis yang kemungkinan investor asing tidak peduli.

“Pemerintah harus menakar juga kemampuan bank-bank BUMN ini, jangan sampai sistemik,” tambahnya.

Sependapat, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan bilang bawah perlu disadari kalau memang bank-bank BUMN saat ini sedang memiliki likuiditas yang ketat.

Artinya, bank harus mengutamakan kesehatan dan fundamental bisnis agar tetap terjaga baik sehingga tetap dipercaya masyarakat.

“Pasti bank BUMN ada keterbatasan apalagi kondisi saat ini di mana bank harus menjaga likuiditas dengan baik,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia mengingatkan bahwa meskipun sifatnya penugasan, program-program pemerintah harus disesuaikan dengan regulator-regulator lainnya. Tujuannya, tidak menabrak aturan-aturan tersebut hanya untuk melakukan penugasan pemerintah.

“Tentu tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian ketika akan mengeksekusi program-program pemerintah,” tambahnya.

Memiliki pandangan yang berbeda, Ekonom sekaligus Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah melihat tidak berat bagi bank BUMN untuk membantu program pemerintah.

Menurutnya, jika program tersebut disiapkan dengan baik dan feasible, maka bisa menjadi sumber keuntungan baru bagi bank-bank pelat merah ini. “Sepanjang bank BUMN tidak dipaksa melanggar tata kelola,” ujarnya.

Di sisi lain, Piter melihat bank-bank BUMN tidak ada masalah dengan likuiditas. Ia berpendapat saat ini yang memiliki masalah dengan likuiditas adalah bank-bank kecil, tetapi tidak dengan bank-bank BUMN yang mayoritas KBMI 4.