Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Direktur Utama PT Maipark Indonesia Frans Sahusilawale mengaku, sebetulnya, pihaknya telah mengajukan program final asuransi bencana kepada pemerintah. Sayangnya, setelah tiga tahun Maipark menggarap skema asuransi bencana alam tersebut, pemerintah tak kunjung memberi jawaban.
Pernyataan Frans ini menanggapi pernyataan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata yang sebelumnya mengungkapkan, pemerintah kini tengah mengkaji sejumlah alternatif untuk merealisasikan asuransi bencana. Upaya ini sendiri, terkait maraknya bencana alam yang terjadi di Indonesia.
Isa bilang, pemerintah bisa saja menunjuk Maipark Indonesia untuk menggandeng industri asuransi yang secara khusus bertugas menjadi pengelola risiko bencana. Langkah ini diambil, mengingat pengalaman Maipark dalam menangani risiko gencana, termasuk back up dan reasuradur internasional, seperti Swiss Re dan Munich Re.
“Setelah berdiskusi dengan instansi terkait, termasuk Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan tiga tahun belakangan ini, intinya sudah ada program final asuransi bencana yang telah kami ajukan, namun masih menunggu persetujuan pemerintah,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (1/11).
Program final yang diajukan tersebut, dia menerangkan, merupakan model asuransi bencana yang bisa diterapkan di Indonesia kelak. Secara prinsip, model tersebut mengadopsi asuransi bencana dari negara-negara lain, seperti Jepang, Turki, Taiwan, dan Selandia Baru, termasuk 16 negara lain yang bergabung membentuk asuransi bencana.
“Hanya saja, dengan pendekatan geofisika dan pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi dan letak geografis Indonesia tentunya. Terutama, setelah Maipark melakukan sejumlah studi dan penelitian,” terang Frans tanpa menjelaskan lebih rinci program final asuransi bencana yang dimaksud.
Maklum, sambung dia, secara geografis, wilayah Indonesia masih jauh lebih luas dan kompleks ketimbang negara-negara lain. Karenanya, tidak bisa semata-mata mengadopsi asuransi bencana yang diterapkan di negara-negara lain.
Namun demikian, Frans menegaskan, pihaknya siap untuk menjadi mitra pemerintah untuk menanggulangi persoalan bencana alam melalui asuransi bencana. Dia juga mengklaim, pihaknya terbuka untuk berdiskusi dan bersabar menunggu jawaban pemerintah karena penerapan asuransi bencana memang harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
