Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Edy Can
JAKARTA. Masa-masa indah bisnis pembiayaan rumah (KPR) dan kredit kendaraan (KKB) bank syariah tersisa empat bulan lagi. Terhitung sejak 1 April 2013, ketentuan finance to value (FTV) juga mulai berlaku di bank syariah. Mereka tak bisa lagi
menampung permohonan KPR dan KKB yang ditolak bank umum.
Sejak Bank Indonesia (BI) memberlakukan LTV KPR dan KKB di bank umum, bank syariah menikmati lonjakan permintaan kredit. Debitur yang gagal memenuhi ketentuan uang muka, bisa memanfaatkan kelonggaran di bank syariah. Kini, kesempatan untuk menggenjot pembiayaan itu bakal berakhir.
Direktur Perbankan Syariah BI, Edy Setiadi, menyampaikan BI berkoordinasi dengan lembaga pembiayaan. Nah, hasilnya, BI menyepakati aturan ini berlaku mulai 1 April. "Aturan berlaku setelah kuartal I 2013 untuk mencegah adanya arbitrase aturan," katanya, Minggu (2/12). BI sendiri telah mengumumkan rincian aturan ini pada Jumat (30/11) lalu.
FTV KPR ditetapkan 70% untuk akad murabahah. Artinya nasabah harus menyetor uang muka 30%. Sedangkan akad musyarakah mutanaqisah dan akad ijarah muntahiyah bittamlik, minimal FTV 80%, atau uang muka 20%.
Direktur Bisnis Bank BNI Syariah, Imam Teguh Saptono, mengatakan aturan ini tidak berdampak signifikan. Permintaan KPR syariah umumnya untuk rumah pertama dengan kisaran harga Rp 150 juta - Rp 250 juta. Ini tidak memberatkan
Anak usaha BNI ini tengah memasarkan Tapenas Griya, agar nasabah mampu menyisihkan penghasilannya untuk uang muka. Menurutnya, sampai April 2013 ekspansi KPR akan berjalan secara natural, bukan kejar setoran.
Saat ini outstanding KPR mencapai Rp 3 triliun atau naik 30% dari posisi sebelumnya. "Target pertumbuhan pembiayaan 2013 sebesar 35%-40% dimotori KPR, ritel dan mikro," ucapnya.
Kepala Bank Permata Syariah, Achmad Permana menyampaikan, aturan ini akan berpengaruh. "Tadinya ada peluang memanfaatkan dampak aturan dari bank konvensional tapi nanti jadi tidak bisa," ucapnya.
Menurutnya, pada 2013, pembiayaan KPR syariah tak akan maksimal karena BUS dan UUS yang memiliki produk syariah harus menyesuaikan aturan tersebut. Namun, bank dapat menyiasati dampak aturan itu dengan mengubah akad menjadi ijarah. "Bisa ijarah, namun kami akan melihat lebih jauh detail aturannya," tambahnya.
Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang melanggar aturan ini akan mendapat sanksi berupa penutupan kegiatan produk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
