Reporter: Issa Almawadi, Nina Dwiantika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya cita-cita unik di sektor perbankan. Demi menghidupkan sektor pertanian dan infrastruktur, Jokowi ingin mendirikan bank khusus.
Tugas mulia bank khusus itu adalah mengucurkan kredit hanya ke sektor pertanian dan infrastruktur. Memang, sih, cita-cita Jokowi ini masih dalam bentuk impian yang tertera di visi misi. Kendati masih di atas kertas, pelaku perbankan menilai, cita-cita Jokowi bakal sulit terwujud.
Mengapa? Menurut Djarot Kusumayekti, Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Rakyat Indonesia (BRI), pendirian bank pertanian dan bank infrastruktur memiliki risiko tinggi. Sebab, ruang gerak bisnis bank khusus sangat terbatas.
Dengan kata lain, jika terjadi kegagalan pada sektor pertanian risiko bank khusus itu tutup sangat besar. "Sebaiknya, pertanian atau infrastruktur menjadi fokus bisnis bank," ujar Djarot, akhir pekan.
Rekomendasi Djarot, pemerintah menitahkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar fokus menggarap kredit pertanian hingga sebesar 80% dari total kredit. BPD dipilih karena telah hadir di berbagai wilayah Indonesia.
Nada sama terlontar dari Sunarso, Direktur Komersial dan Bisnis Bank Mandiri. Sunarso menilai, sejatinya, bank tidak anti menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Yang jadi masalah, sektor pertanian tidak memiliki model bisnis mumpuni.
Alhasil, kucuran bank ke sektor pertanian sangat minim saat ini. Saran Sunarso, sebaiknya, pemerintah membuat sistem pertanian yang bisa memudahkan bank dalam mengurangi risiko. “Tidak perlu ada bank khusus, sebaiknya setiap bank membentuk tim khusus untuk sektor pertanian,” kata Sunarso. Misalnya, di Sumatera Selatan, tim sektor pertanian Bank Mandiri mengumpulkan petani besar untuk menggabungkan lahan dengan tujuan meningkatkan produksi lahan.
Rintangan besar juga terjadi jika mendirikan bank infrastruktur. Yakni, bank harus memiliki dana jangka panjang hingga 10 tahun. Padahal, deposan hanya membiakkan dana di bank rata-rata tenor tiga hingga enam bulan.
Sedikit berbeda, respons positif terlontar dari Maryono, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Maryono mendukung rencana Jokowi mendirikan bank khusus. "BTN bisa dijadikan sebagai bank khusus karena berpengalaman sebagai bank khusus," kata Maryono.
Maryono juga rela andai bisnis BTN berubah haluan ke sektor lain. "Kami tidak bisa berandai-andai, tergantung pemerintah," ucapnya.
Tony Prasetiantono, Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) menilai, cita-cita mendirikan bank khusus sulit terwujud. Sebab, hitungan Tony, bank khusus membutuhkan modal Rp 50 triliun. Andai pemerintah rela menyuntikkan dana jumbo, risiko bisnis mengintai.
"Jika harga komoditas pertanian turun, bank mau untung dari mana?," kata Tony. Menurut dia, pemerintahan baru lebih baik mendorong konsolidasi bank-bank BUMN.
Konsolidasi bank BUMN bisa membentuk bank super yang bisa tampil di pasar ASEAN. "Penggabungan bank BUMN juga bisa untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas," ujar Tony.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
