/2024/12/12/817425008.jpg "Menjaga Kinerja Bank Milik Danantara di Tengah Penugasan Program Prabowo")
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setahun sudah Prabowo Subianto memimpin pemerintahan sebagai presiden. Berbagai program prioritas yang dijanjikan pun telah dijalankan dengan bank-bank milik Danantara menjadi tulang punggungnya.
Sebut saja, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program tiga juta rumah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank pelat merah pun mendapatkan penugasan untuk menjadi penyalur kredit dalam rangka menjalankan program-program tersebut.
Adapun, pembiayaan ke program-program tersebut pun pada akhirnya menjadi penopang pertumbuhan kredit yang dimiliki perbankan. Meskipun, pertumbuhan kredit perbankan sedang mengalami perlambatan secara industri hanya tumbuh 7,56% secara tahunan (YoY)
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae bilang beberapa program pemerintah yang telah dilaksanakan merupakan itikad untuk memberikan kesempatan dalam mendorong pengembangan aktivitas perekonomian masyarakat dalam skala nasional.
Baca Juga: Empat Bank BUMN Naikkan Bunga Deposito Dolar AS Jadi 4% per 5 November
Ia mencontohkan KUR tahun anggaran 2025 hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai Rp 180,01 triliun dan diberikan kepada 3,07 juta debitur. Sementara itu, realisasi pembiayaan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terealisasi sebesar Rp 148,94 miliar atau kurang lebih 150 dapur.
Selanjutnya, Dian juga menyebutkan untuk Kredit Pemilikan Properti (KPP) yang menjadi salah satu cara untuk menyukseskan program tiga juta rumah telah mencapai Rp 821,23 triliun. Dalam hal ini, ia menegaskan rasio kredit macet (NPL) tetap terjaga sebesar 2,61%.
“Dukungan terhadap program pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan oleh perbankan sebagai kesempatan pengembangan usaha sekaligus menjadi bagian dari strategi bank dalam menjaga pertumbuhan kredit,’ ujar Dian, Minggu (19/10/2025).
Lebih lanjut, ia memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementrian PKP, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Keuangan. Harapannya tetap terjalin komunikasi aktif dengan industri perbankan dalam rangka menjaga keseimbangan implementasi atas program dengan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Terakhir, ia turut mengingatkan agar pemberian kredit tetap mengedepankan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik ketika berpartisipasi pada program pemerintah dimaksud. Harapannya, kinerja bank tetap dapat terjaga dan terus tumbuh dengan baik, berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.
Baca Juga: Dana Rp 200 Triliun Masuk Bank BUMN, Dorongan Kredit atau Risiko Baru?
Sementara itu, Direktur Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Muhammad Iqbal optimistis tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kredit Program Perumahan, Kredit Industri Padat Karya, dan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satunya, ia menyebutkan penyaluran kredit untuk sektor-sektor UMKM yang juga menjadi perhatian pemerintah saat ini. Di mana, BNI terus berupaya mencapai target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp 12 triliun. Sayangnya, ia tak menyebut berapa realisasi yang dimiliki sekarang.
“BNI melihat potensi pertumbuhan kredit UMKM masih terbuka lebar melalui berbagai program, baik inisiatif internal maupun program pemerintah,” ujar Iqbal.
Meski demikian, Analis Investindo Nusantara Sekuritas, Pandhu Dewanto bilang saat ini program-program pemerintah sejatinya masih mempengaruhi tekanan yang terjadi di saham bank pelat merah. Menurutnya, program pemerintah masih belum terlalu jelas, seperti koperasi desa merah putih, subsidi KUR perumahan, hingga pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang marginnya tipis.
Di sisi lain, Pandhu bilang kinerja bank milik negara memang sedang melemah. Dalam hal ini, mayoritas laba turun ditambah penyaluran kredit yang belum mampu keluar dari bayang-bayang perlambatan.
“Tuntutan dividen yang besar dari pemerintah, mengurangi potensi pertumbuhan dan ekspansi ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Akan Kucurkan Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan, Saham Bank BUMN Naik
Selanjutnya: GandengTangan: Keterbatasan Dana Jadi Tantangan Penyaluran Pembiayaan Produktif
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (21/10), Provinsi Ini Siaga Hujan Sangat Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
