Reporter: Adrianus Octaviano, Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan dengan memindahkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke enam bank pelat merah.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan ekonom maupun pelaku industri.
Purbaya menyebut porsi dana untuk masing-masing bank berbeda, namun detailnya baru akan diumumkan paling lambat akhir pekan ini.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Tempatkan Dana Rp 200 Triliun di Bank BUMN, Ini Respon BNI
Ia berharap tambahan likuiditas tersebut mendorong bank lebih agresif menyalurkan kredit. “Yang penting likuiditas masuk ke sistem,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Namun, Purbaya menegaskan dana itu tidak boleh dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Meski begitu, persoalan utama perbankan saat ini bukan kekurangan likuiditas, melainkan lemahnya permintaan kredit.
Baca Juga: Setelah Masuk Danantara, Bank-Bank BUMN Kerek Rasio Dividen
Per Juni 2025, nilai kredit menganggur atau unibursed loan perbankan mencapai Rp 2.304 triliun, tumbuh 7,06% secara tahunan.
Sementara kepemilikan bank pada SRBI dan SBN masih tinggi, masing-masing Rp 663,5 triliun dan Rp 1.093,5 triliun per Agustus 2025.
Tantangan Permintaan Kredit
Ekonom perbankan Binus University, Dody Arifianto, menilai langkah ini bisa terhambat karena lemahnya kebutuhan pembiayaan dunia usaha.
“Ibaratnya modal banyak, tapi kalau tak ada yang beli produk percuma,” katanya.
Dody juga mengingatkan aspek keamanan dana. Menurutnya, penempatan di BI lebih terjamin dibanding di bank umum, mengingat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya menanggung simpanan maksimal Rp 2 miliar per rekening per bank.
Selain itu, tambahan likuiditas berpotensi memicu risiko kredit bermasalah jika bank menyalurkan pinjaman secara terburu-buru.
Baca Juga: Akankah Suntikan Dana Rp 200 Triliun Dari Kemenkeu Mendorong Pertumbuhan Kredit?
Namun, pengamat perbankan Amin Nurdin optimistis bank akan tetap selektif. “Dengan kondisi NPL saat ini, bank pasti lebih berhati-hati,” ujarnya.
Pihak bank pelat merah menyambut positif kebijakan ini. Sekretaris Perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI), Wisnu Sunandar, mengatakan dana tersebut akan memperkuat likuiditas di tengah kondisi pasar yang ketat.
Dana juga akan diarahkan untuk mendukung program pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, hingga penyaluran KPR subsidi.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, menilai kebijakan ini akan memperkuat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.
Analisa tim ekonom Mandiri menyebut langkah itu menyehatkan likuiditas, memperkuat transmisi kebijakan moneter, serta mengoptimalkan perputaran uang di perekonomian.
Baca Juga: Tekanan Tugas dari Pemerintah Turut Menekan Saham Bank BUMN
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, menyatakan masih menunggu detail skema penempatan dana, termasuk tenor, pricing, dan syarat.
Meski begitu, ia sepakat kebijakan ini bisa menjadi katalis bagi ekspansi kredit serta menekan biaya dana, sehingga bunga kredit berpotensi lebih murah.
Selanjutnya: Prabowo Targetkan 165 Sekolah Rakyat di Akhir September
Menarik Dibaca: Promo JSM Superindo 12-14 September 2025, Telur Ayam Kampung-Sosis Keju Harga Spesial
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
