/2026/02/23/1453865175.jpg "Menkeu Mau Tambah Likuiditas Rp 100 Triliun ke Perbankan, Apa Urgensinya?")
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menambah suntikan likuiditas hingga Rp 100 triliun ke perbankan di tengah kondisi likuiditas industri yang masih terbilang solid. Lantas, akan seperti apa dampaknya?
Awal tahun ini, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih lebih masif ketimbang penyaluran kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Januari 2026 DPK tumbuh 13,48% secara tahunan (year-on-year/yoy) sementara kredit tumbuh 9,96% yoy.
Sebagai perbandingan, pada periode yang sama tahun lalu DPK cuman tumbuh 5,51% yoy sementara kredit tumbuh 10,27% yoy. Sejalan dengan itu, rasio loan to deposit (LDR) kini turun menjadi 84,93% dari level 87,64%.
Di tengah banjir likuiditas saat ini, pemerintah tetap melihat suntikan likuiditas sebagai langkah jitu untuk mengoptimalkan dana menganggur.
Baca Juga: BRI Finance Sebut Pembiayaan Kendaraan Bekas Prospektif di Tengah Lesunya Mobil Baru
Berbeda dengan suntikan likuiditas dari dana saldo anggaran lebih (SAL) sebelumnya yang ditempatkan dalam bentuk deposit on call bertenor enam bulan, kali ini skema penempatan dana disebut bakal lebih fleksibel agar bisa sewaktu-waktu ditarik kembali ketika dibutuhkan untuk membiayai belanja negara.
Kendati begitu, detail terkait rencana ini belum dipastikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggagas ide mengaku pihaknya masih bakal melakukan kajian lebih lanjut.
Menanggapi wacana tersebut, Ekonom sekaligus Prasasti Policy and Program Director Piter Abdullah bilang masalah yang dihadapi industri perbankan saat ini justru lebih mengarah ke terbatasnya permintaan kredit akibat kondisi perekonomian yang belum kondusif.
Menurutnya, saat ini risiko geopolitik lebih memerlukan perhatian pemerintah. “Perbankan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Sebaiknya pemerintah lebih fokus pada permasalahan dan risiko fiskal yang berpotensi semakin besar dengan adanya perang Iran, terutama dengan naiknya harga minyak dunia dan melemahnya rupiah,” katanya kepada Kontan, Senin (9/2/2026).
Senada, Ekonom Senior & Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) bilang pada dasarnya permasalahan yang dihadapi bank saat ini sudah jelas, yakni ketidakpastian kebijakan yang pada gilirannya membuat dunia usaha menahan ekspansi.
Hingga akhir tahun lalu, kredit memang hanya tumbuh di kisaran 9%, melambat dari pertumbuhan 10% pada tahun sebelumnya. Namun, Kiryanto menyebut kelesuan itu disebabkan oleh berbagai permasalahan demand yang mengakar di lapangan.
Keputusan pengusaha menahan ekspansi pada gilirannya menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) masif terjadi, kemudian melemahkan daya beli termasuk masyarakat menengah ke bawah yang menjadi tulang punggung ekonomi.
“Itu kan sudah disoroti juga oleh global, oleh Moody’s dan Fitch. Itu membuat dunia usaha tidak merasa aman untuk mengembangkan bisnis. Pengusaha juga sekarang banyak yang mempercepat pelunasan kredit karena pertimbangan beban bunga di tengah permintaan pasar yang lesu,” paparnya.
Itu turut tercermin di tingginya undisbursed loan, yang hingga Januari 2026 mencapai Rp 2.506 triliun. Menurut Kiryanto, ini menjadi sinyal kuat masalah di lapangan, yang bukan disebabkan likuiditas.
Risiko Penarikan
Apalagi, lanjut Kiryanto, pada dasarnya suntikan likuiditas yang diberikan kepada perbankan bukan bantuan gratis. Dari dana SAL sebelumnya, Himbara perlu mengembalikan dana dengan bunga sebesar 80% dari BI rate.
Tambahan Rp 100 triliun, apalagi dengan risiko penarikan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan pemerintah, tentu menjadi beban baru lagi. “Bank jadi harus berpikir lagi, mau diserap ke mana ini tambahan dana. Padahal pertumbuhan kredit masih single digit,” kata Kiryanto.
Di luar itu, Himbara nampaknya bakal tetap menerima tambahan likuiditas ini dengan tangan terbuka. Toh, penyaluran suntikan likuiditas sebelumnya telah berhasil disalurkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari dua bulan.
Direktur Network & Retail Funding Bank Tabungan Negara (BTN) Rully Setiawan melihat tambahan likuiditas ini sebagai inisiatif yang baik dari pemerintah. Menurutnya, suntikan ini membantu bank untuk tak berebut dana di masyarakat.
Ia mengaku likuiditas industri memang sempat ketat di awal tahun lalu. Dus, suntikan dana SAL sebelumnya jelas menjadi angin segar. Pun, kata Rully, suntikan dana tersebut memungkinkan bank mendorong penyaluran di berbagai segmen, tak terbatas pada KPR, tetapi juga hingga UMKM.
Namun, kali ini Rully mengaku likuiditas belum mengalami masalah serius. “Tahun ini kami tidak ada masalah likuiditas,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (9/3/2026). Kendati begitu, menengok laporan keuangan bulanannya, hingga Januari 2026 posisi LDR bank meningkat menjadi 94,13% dari 83,65% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Corporate Secretary Bank Syariah Indonesia (BSI) Wisnu Sunandar juga mengaku pertumbuhan DPK bank tahun lalu yang mencapai 16,2% yoy banyak terbantu oleh suntikan likuiditas yang diterima bank.
Kalau soal tambahan likuiditas, ia mengaku pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. “Namun demikian, kami menyambut baik atas kebijakan dan stimulus yang disiapkan Pemerintah untuk mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Pengguna Aktif Krom Bank Capai 45% dari Total Nasabah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
