Reporter: Ferrika Sari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna meredam dampak virus corona (Covid-19), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus untuk menopang bisnis perusahaan di sektor keuangan. Di antaranya kebijakan relaksasi bagi industri dana pensiun yang mulai berlaku hari ini, Senin (30/3).
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Riswinandi mengungkapkan, regulator mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi untuk dana pensiun mulai dari perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala kepada OJK sebagaimana surat nomor S-7/D.05/2020 tanggal 23 Maret 2020.
“Selain itu, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test pihak utama dana pensiun dapat dilakukan melalui konferensi video,” kata Riswinandi dalam siaran pers OJK, Senin (30/3).
Baca Juga: Hadapi corona, OJK siapkan lima kebijakan ini terhadap industri non bank
Sementara untuk menghitung rasio pendanaan bagi dana pensiun program iuran manfaat pasti, maka terdapat empat aset yang akan jadi dasar perhitungan seperti obligasi korporasi dan sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek. Kemudian surat berharga dan surat berharga syariah yang diterbitkan negara.
“Hal ini dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi sepanjang tidak dapat menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan valuasi aktuari sebelumnya,” jelas dia.
Selanjutnya, kebijakan penundaan pelaksanaan ketentuan life cycle fund bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Life cycle fund merupakan pengelolaan dana peserta sesuai dengan usia kelompok peserta yang mencapai usia dua sampai lima tahun sebelum memasuki usia pensiun normal.
Atas hal itu, penerapan relaksasi ini harus tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dana tata kelola perusahaan yang baik.
Hal ini juga dibarengi pelaksanaan pengawasan terhadap individual dana pensiun, di mana OJK dapat meminta mereka menerapkan kebijakan yang lebih ketat.
