Reporter: Vina Destya | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD), peluncuran ini dilakukan OJK dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan di daerah.
Melalui kolaborasi ini, OJK dengan pemangku kepentingan di daerah terus mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat terutama yang ada di daerah pedesaan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.
Salah satu implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang dilakukan OJK untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90% adalah dengan meluncurkan program PIKD bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) provinsi Jawa Tengan dan pemangku kepentingan.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman meresmikan PIKD se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Jumat (15/9) kemarin.
Baca Juga: AdaKami: Pencairan P2P Lending yang Mudah Membuat Pengguna Kartu Kredit Beralih
Agusman dalam acara tersebut menyampaikan bahwa PIKD dibutuhkan karena untuk masyarakat desa, literasi dan edukasi keuangan masih memiliki banyak tantangan. Serta untuk membangun dan meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait bermacam adanya investasi ilegal. PIKD juga memiliki tujuan untuk dapat menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif.
“Berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita,” ujar Agusman dalam keterangan resmi, Sabtu (16/9).
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Rizki Handayani Mustafa yang turut hadir dalam acara ini juga mengatakan bahwa Ia mengapresiasi kegiatan launching PIKD dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot project EKI dan berharap kerja sama ini dapat terus terlaksana.
“Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah, kami akan terus bekerja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan,” papar Rizki.
Sama halnya dengan Agusman dan Rizki, Pj. Gubernur Jawa Tengah yang saat itu diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno juga menyampaikan apresiasinya pada OJK dan program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan inklusi di daerah.
“Kami minta bantuan semua pihak untuk menjemput bola kepada masyarakat agar mereka dapat akses keuangan dengan mudah dan cepat, dan tidak takut untuk bisa akses lembaga keuangan,” ujar Sumarno.
Pelaksaan PIKD telah dimulai dengan pilot projecting di Kabupaten Wonosobo dengan beberapa program di antaranya penyebarluasan materi edukasi melalui pemasangan banner literasi keuangan bersama IJK pada 250 titik atau 95% desa/kelurahan di Wonosobo.
Baca Juga: Pembiayaan Alat Berat Diprediksi Tetap Tumbuh hingga Akhir 2023
Selanjutnya adala pelaksanaan kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan lebih dari 50 kali kepada masyarakat di Wonosobo. Ada pun pelaksanaan Training of Trainers (ToT) kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi seluruh desa di Wonosobo, yang diharapkan bisa menjadi kepanjangan tangan OJK, TPAKD, maupun IJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Kemudian yang terakhir adalah peluncuran Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap (PLTA) oleh Pemda Wonosobo bersama dengan Akademisi dan Industri Jasa Keuangan sebagai tempat untuk edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Ke depannya, OJK akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menuju masyarakat yang semakin terlindungi dan sejahtera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
