Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan mencatat permintaan kredit sektor properti khususnya pemilikan ruko mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu sebesar 75,38% yoy. Kenaikan penyaluran kredit pemilikan ruko yang sangat tinggi tersebut terjadi pada BUKU I (modal inti kurang dari Rp 1 triliun) menggunakan data per November 2015.
Kenaikan double digit kredit pemilikan ruko pada BUKU I ini terbilang tinggi. Bandingkan saja dengan kredit pemilikan ruko di bank BUKU II (modal inti Rp 1 triliun - Rp 5 triliun) yang hanya 2,85% yoy.
Adapun Bank BUKU III (modal inti Rp 5 triliun - Rp 30 triliun) hanya 2,78% dan Bank BUKU IV (modal inti lebih dari Rp 30 triliun) yang hanya 0,71%.
Antonius Harie, Direktur Departement Penelitian & Pengaturan Perbankan DPNP Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa kenaikan kredit pada pemilikan ruko bank BUKU I yang bisa dibilang sangat tinggi tersebut juga diiringi dengan kenaikan tingkat kredit bermasalah NPL yaitu sebesar 7,26%.
NPL pemilikan ruko pada bank BUKU I ini paling tinggi jika dibandingkan dengan NPL sektor yang sama pada BUKU II yaitu 5,97%, BUKU III yaitu 3,87% dan BUKU IV yaitu 2,28%. Antonius mengatakan, jika hal ini dibiarkan, bisa mendorong kenaikan NPL secara keseluruhan.
“Jadi ini membahayakan, developer banyak membangun ruko dengan memanfaatkan kredit dari bank BUKU I, namun kenyataannya ruko banyak yang kosong,” ujar Antonius kepada KONTAN akhir pekan lalu.
OJK, lanjut Anton, akan berupaya untuk mengatasi hal ini. Nantinya, OJK akan membuat aturan baru sehingga ke depannya proporsi penyaluran kredit properti bisa lebih tersebar rata kepada pemilikan rumah tinggal , flat atau apartemen dan ruko.
Jika dilihat pada BUKU I, penyaluran kredit pada rumah tinggal dan apartemen masing-masing kenaikannya masih belum ada 1% yaitu 0,32% dan 0,77%.
Diharapkan semua pihak terutama Real Estate Indonesia dan developer bisa bekerjasama mengatasi hal ini. “Jadi bank bank jangan menekankan harga murah namun kualitasnya turun, tolong ini direm dulu," imbuhnya.
Tahun 2016 ini, OJK sudah memberikan peringatan kepada bank BUKU I yang memberikan kredit ruko terlalu besar dan menganjurkan agar meningkatkan pembiayaan ke rumah tapak dan apartemen yang penyalurannya masih mini.
Hendra Lie, Direktur Utama Bank Dinar mengatakan bahwa bank berkode DNAR di bursa efek Indonesia ini akan berusaha menjaga prudensialitas pemberian kredit pemilikan ruko kepada debitur. Selama ini, menurut Hendra, Bank Dinar selalu memberikan pembiyaaan kepada ruko yang sudah ada sertifikat.
“Selain itu, kami juga tidak membiayai ruko yang bisnisnya belum mapan dan bekerjasama dengan developer,” ujar Hendra kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
Lagipula, lanjut Hendra, jika di-breakdown dari total keseluruhan penyaluran kredit, penyaluran pembiayaan ruko di Bank Dinar masih belum terlalu besar. Sebagai gambaran untuk kredit sektor perumahan baru sebesar 3,65% dari total kredit. Selain itu, NPL Nett dari sektor ini juga relatif rendah yaitu ada di 0,67%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
