kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

OJK panggil penjabat BUMN terkait akusisi BTN


Jumat, 25 April 2014 / 10:06 WIB
OJK panggil penjabat BUMN terkait akusisi BTN
ILUSTRASI. Cara melihat top song Spotify Wrapped 2022.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini memanggil salah satu pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN.

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, pemanggilan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad. Pemanggilan ini terkait rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Gatot tampak datang ke Kantor Gedung OJK di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, pada pukul 09.00 WIB. Gatot yang datang bersama stafnya, langsung menuju ruang kerja Muliaman.

Sebagai informasi, rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, banyak menuai respon baik negatif maupun positif. Pemerintah melalui Sekretariat Kabinet RI menyatakan rencana aksi korporasi akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk ditunda hingga masa bakti kabinet Indonesia Bersatu II berakhir. Hal ini untuk menghindari keresahan di masyarakat.

Sekretaris Kabinet RI Dipo Alam mengaku telah mengirimkan surat edaran yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan M Chatib Basri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Tak hanya itu, surat edaran juga ditujukan bagi Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BTN Maryono. "Dalam surat edaran (SE) Nomor 5 tahun 2014 telah dikemukakan. Masalah rencana BTN dan Bank Mandiri saya sudah tulis surat untuk tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas kepada masyarakat dan membebani pemerintahan ke depan," kata Dipo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×