/2024/03/26/405964097.jpg "OJK: Pelemahan Rupiah Belum Berdampak Signifikan ke Perbankan")
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan mendekati level Rp 18.000 per dolar AS belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk industri perbankan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, ketahanan sektor perbankan masih terjaga di tengah gejolak global yang dipicu ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga minyak, serta penguatan indeks dolar AS.
"OJK terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada meningkatnya volatilitas pasar keuangan global serta penguatan US Dollar Index yang memicu fluktuasi nilai tukar di negara-negara emerging market," ujar Dian dalam jawaban tertulis, dikutip Kamis (25/6/2026).
Baca Juga: OJK: Likuiditas Perbankan Tetap Memadai di Tengah Gejolak Global
Menurut Dian, pelemahan rupiah memang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan inflasi akibat naiknya harga barang impor. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Meski demikian, hingga saat ini dampak langsung terhadap industri perbankan masih relatif terbatas. Salah satu faktor penopangnya adalah rendahnya eksposur valuta asing perbankan yang tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN).
Per April 2026, PDN industri perbankan tercatat sebesar 1,63% dan masih berada jauh di bawah batas maksimum regulator sebesar 20%.
Selain itu, kualitas kredit juga masih terjaga. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat sebesar 2,17%, sedangkan likuiditas perbankan tetap kuat dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) dan Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) yang berada di atas ketentuan minimum.
"LDR berada di level 86,88%, masih dalam rentang yang sehat. Sementara Liquidity Coverage Ratio (LCR) mencapai 192,37%, jauh di atas threshold sehingga masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan," jelasnya.
Meski kondisi industri masih solid, Dian mengingatkan pelemahan rupiah yang berkepanjangan tetap berpotensi meningkatkan risiko kredit. Terutama bagi debitur yang memiliki kewajiban atau aktivitas usaha yang terkait dengan valuta asing.
Baca Juga: Tren Simpanan Valas Menguat, BTN Tetap Andalkan Pendanaan Rupiah
"Pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut dapat berdampak pada debitur yang memiliki eksposur rentan terhadap pergerakan valuta asing. Kondisi tersebut dapat menekan kemampuan bayar debitur dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan," katanya.
Karena itu, OJK meminta perbankan memastikan kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) serta menjaga ketahanan permodalan. Hingga April 2026, rasio CKPN terhadap NPL tercatat sebesar 165,35%, sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 23,97%.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, OJK terus memperkuat pengawasan individual bank dan secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah.
"Hasil stress test menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi potensi tekanan yang timbul akibat pelemahan nilai tukar rupiah," ujar Dian.
Dampak ke BPR Lebih Terbatas
Dian menjelaskan dampak langsung pelemahan rupiah terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) relatif lebih kecil dibandingkan bank umum. Hal ini karena model bisnis BPR pada umumnya berfokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam mata uang rupiah serta tidak melakukan transaksi valas.
"Dibandingkan bank umum, dampak langsung pelemahan nilai tukar terhadap BPR relatif lebih terbatas karena BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap risiko nilai tukar," katanya.
Namun demikian, BPR tetap menghadapi risiko tidak langsung. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya produksi pelaku usaha kecil yang bergantung pada bahan baku impor, menekan arus kas debitur, hingga mengurangi daya beli masyarakat akibat kenaikan inflasi.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan bayar debitur UMKM yang menjadi segmen utama pembiayaan BPR.
Untuk itu, OJK meminta BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar, khususnya pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan impor atau rantai pasok global.
Selain itu, BPR juga didorong memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi lebih cepat debitur yang mulai mengalami tekanan keuangan.
"BPR perlu mengidentifikasi lebih dini debitur yang mulai mengalami tekanan arus kas sehingga langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan sebelum kualitas kredit memburuk," ujar Dian.
Menurutnya, permodalan yang kuat dan pembentukan CKPN yang memadai akan menjadi bantalan utama bagi BPR dalam menghadapi potensi peningkatan risiko di tengah volatilitas ekonomi global.
Di sisi lain, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.
"Kami terus memperkuat koordinasi kebijakan dan strategi komunikasi publik bersama anggota KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global maupun domestik," tutup Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
