Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka baru kasus Jiwasraya, termasuk Fakhri Hilmi yang saat terjadi kasus korupsi Jiwasraya menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A OJK.
Tak pelak, hal ini menimbulkan pertanyaan soal pengawasan OJK. Pengamat pasar modal Hans Kwee mengatakan secara umum upaya OJK meningkatkan governance sektor jasa keuangan khususnya pasar modal sudah bagus seperti perizinan investasi dan lain sebagainya.
“Sejauh ini kebijakan OJK di pasar modal untuk menumbuhkan rasa kepercayaan investor sudah juga baik dengan peningkatan jumlah investor yg signifikan. Adanya aturan trading hold, autoreject, asimetris, buyback saham tanpa RUPS, relaksasi aturan jadi sudah cukup baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6).
Baca Juga: Kejagung dalami peran Erry Firmansyah pada kasus Jiwasraya
Menurutnya saat ini pasar modal masih membutuhkan bantuan dan dukungan dari otoritas di tengah pandemi Covid-19 dan OJK sudah melakukan pengawasan dan pengaturan dengan baik.
“Tetapi masalah pandeminya datang dari luar masuk ke Indonesia, kemudian Indonesia juga bermasalah pada kesehatannya kemudian industri keuangan karena kekhawatirannya saja,” ucapnya.
Sebelumnya peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Muhammad Faiz Aziz menilai selama ini OJK yang baru beroperasi penuh pada 2014 sudah mampu berbenah diri dalam waktu cepat.
Baca Juga: Kejagung: Goreng-menggoreng saham di Jiwasraya libatkan 13 manajer investasi
Sehingga bisa menunjukkan kembali pengawasan dan penegakan hukum yang baik yang mendatangkan kembali kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. "Namun adanya kasus ini akan menjadi pekerjaan besar implementasi pengawasan yang bersangkutan,” ucapnya.
Di sisi lain, OJK sendiri menyatakan komitmennya untuk menghormati dan membantu proses penyidikan kasus Jiwasraya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
