Pembahasan Revisi UU P2SK Melebar, Singgung Mandat Baru Bank Indonesia

Rabu, 19 Maret 2025 / 19:08 WIB

ILUSTRASI. Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar, Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih, Ketua Dewan Komisioner Purbaya Yudhi Sadewa, Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono dan Sekretaris KSSK Arief Wibisono berfoto bersama usai acara Pertemuan Tahunan LPS dan Stakeholder 2023, di Jakarta, Selasa (20/6/2023). LPS menyambut baik Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan akan berkomitmen penuh untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya guna mengemban amanah baru yang diberikan. Tribunnews/Jeprima

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) semakin melebar.

Awalnya, revisi ini hanya difokuskan pada tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, kini juga mencakup isu strategis lainnya, termasuk kemungkinan penambahan mandat baru bagi Bank Indonesia (BI).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU P2SK Mohamad Hekal mengatakan bahwa pembahasan revisi UU P2SK yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu tidak hanya membahas terkait putusan MK.

Hekal menyebut, pembahasan revisi UU P2SK tersebut juga menyinggung pasal Bank Indonesia (BI) yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BI.

"Ada juga (dibahas pasal BI), terkait penguatan peran pertumbuhan," ujar Hekal kepada Kontan.co.id, Rabu (19/3).

Sebagai informasi, Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 2023 berbunyi: Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun dalam pembahasan di rapat tersebut, Hekal mengatakan bahwa muncul wacana untuk memasukkan tambahan mandat BI terkait penciptaan lapangan kerja.

"Tapi wacana penekanan ke pertumbuhan yang menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Kendati begitu, ia mengatakan bahwa pembahasan terkait pasal BI masih bersifat wacana. Hal ini dikarenakan Komisi XI masih akan berfokus pada hal yang bersifat wajib sesuai putusan MK.

"Ya ini ada aspirasi kita dengarkan dan ada beberapa hal kecil lain juga. Tapi semua masih wacana," terang Hekal.

"Yang wajib kan yang sesuai putusan MK. Itu yang belum putus terkait pengurusan kasus di OJK dan lembaga lain. Kita ingin penanganan yang jelas," imbuhnya.

Adapun saat ini pembahasan revisi UU P2SK masih ditunda sementara dan akan dilanjutkan pada masa sidang DPR selanjutnya.

Untuk diketahui, revisi UU P2SK ini awalnya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024.

Adapun mahkamah dalam amar putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 86 ayat (4) UU P2SK inkonstituasional secara bersyarat.

Pasal 86 ayat (4) tersebut menyatakan bahwa ketua Dewan Komisioner LPS wajib menyampaikan RAT kepada Menkeu untuk mendapat persetujuan. Begitu juga dengan ayat (6) dan ayat (7) yang memuat frasa terkait dengan persetujuan Menkeu.