kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Pembentukan BPD syariah bersama masih wacana


Selasa, 11 Februari 2014 / 14:00 WIB
ILUSTRASI. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menargetkan pembentukan tiga anak usaha atau entitas bisnis baru.. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/16.


Reporter: Issa Almawadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) urung merealisasikan rencana pembentukan bank syariah bersama. Rencana yang telah muncul di pertengahan tahun lalu, dianggap masih sebagai wacana semata.

"Pembentukan Bank Syariah bersama anggota Asbanda masih wacana," tutur Eko Budiwiyono, Ketua Asbanda sekaligus Direktur Utama Bank DKI, pekan lalu.

Pernyataan Eko diperkuat dengan belum adanya rencana pemisahan unit (spin off) usaha syariah Bank DKI. Menurut Eko, spin off malah membuat perkembangan UUS melambat karen modalnya kurang.

"Toh waktunya juga masih sampai dengan tahun 2023. Lebih baik dibesarkan UUS nya saja dulu," tambah Eko.

Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Edy Setiady, pernah mengatakan Asbanda sedang menggodok rencana pembentukan bank umum syariah. Saat ini ada dua opsi yang sedang mereka kaji.

Pertama, BPD yang memiliki unit usaha syariah (UUS) secara bersamaan melakukan pelepasan unit (spin off). Kemudian menggabungkan UU tersebut sehingga terbentuk satu bank syariah bersama.

Kedua, pembentukan bank syariah per wilayah. Misalnya, BPD di Sumatera sepakat membentuk satu bank syariah melalui pelepasan UUS masing-masing.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×