Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Forum Korban Gagal Bayar Jiwasraya mengaku tidak pernah menerima imbal hasil produk Saving Plan yang telah diperpanjang (roll over) sebesar 10% hingga 14%. Salah satu anggota forum, Oerianto Guyandi menyatakan para nasabah hanya menerima imbal hasil 6% hingga 7%.
“Kami pun jika ikut disalahkan atau dianggap menerima 10% hingga 14%, itu kan tidak betul, kami hanya menerima 6% hingga 7%. Itu pun bukan karena kami yang minta tapi kami ditawarkan. Lagi pula, produk itu kan sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi kami tidak bisa dan tidak mau disalahkan kalau kami minta bunga terlalu tinggi atau serakah,” ujar Oerianto di Jakarta pada Jumat (10/7).
Baca Juga: Pak Jokowi, ada jeritan hati dari nasabah Jiwasraya nih
Lebih lanjut Ia menyatakan para nasabah membeli polis JS Saving Plan atas dasar kepercayaan Jiwasraya sebagai BUMN. Artinya lebih aman karena dijamin oleh negara sebagai pemegang saham.
Ia mengaku, belum mengetahui skema restrukturisasi polis melalui Nusantara Life. Ia harus menunggu kejelasannya lantaran Nusantara Life sendiri masih dibahas oleh Kementerian BUMN dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan Nusantara Life akan menjadi perusahaan yang akan membawa polis-polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi. Agar perusahaan baru ini nantinya lebih sehat, maka BUMN menilai ada ketentuan bunga juga ikut diturunkan.
"Kami juga akan melakukan perubahan-perubahan sebagai contoh, saat ini banyak polis yang bunganya tinggi-tinggi hingga 13%. Kita harus turunkan menjadi 6%-7% dan sebagainya," terang Tiko Selasa (7/7).
Baca Juga: Bakal ada Nusantara Life, nasabah Jiwasraya minta jaminan dalam restrukturisasi polis
Terkait proses restrukturisasi polis lewat Nusantara Life, Oerianto bilang sikap Forum Korban Gagal Bayar Jiwasraya ialah jangan sampai merugikan pemegang polis. Oleh sebab itu, Ia ingin para pemegang polis ikut dilibatkan dalam skema restrukturisasi ini nantinya.
“Kita ingin bertemu lagi dengan Kementerian BUMN dan DPR terkait rencana restrukturisasi maupun penyelesaian polis ini. Kita tunggu kesediaan waktu mereka untuk bertemu,” tambah Oerianto. Ia juga meminta, bila sudah ada skema restrukturisasi yang jelas, hendaknya dijelaskan juga kepada nasabah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
