Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi
Sementara sisa Rp 1,564 triliun dari total setoran Rp 1,9 triliun disebut akan ditempatkan dalam rekening penampung (escrow account) di Bank Banten. Andra bilang sisa modal Rp 3354 miliar belum bisa diserahkan kepada Bank Banten sebelum Pemprov menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) pada 2021 mendatang.
Secara terpisah Deputi Komisioner Humas Dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK Anto Prabowo membantah aksi suntikan dana dari Pemprov berdasarkan instruksi pihaknya.
Baca Juga: BNI ajak pekerja migran Indonesia di Korea Selatan mulai investasi
“Ada atau tiada instruksi dari OJK, adalah kewajiban pemegang saham untuk menambah modal bank saat dibutuhkan. Pemprov Banten sendiri merupakan pemegang saham Bank Banten, sehingga wajar jika dilakukan penambahan modal,” katanya kepada Kontan.co.id
Anto juga menambahkan saat ini proses uji tuntas penggabungan usaha antara Bank Banten dengan Bank BJB juga masih dalam proses. Mengutip sejumlah pemberitaan lokal, langkah Gubernur Wahidin memilih penyuntikan modal Rp 1,9 triliun sejatinya karena menilai proses penggabungan usaha terjadi berlarut-larut, sementara Bank Banten punya tenggat pada Minggu 21 Juni untuk merampungkan proses penggabungan usaha.
Corporate Secretary BJB Widi Hartoto enggan memberi tanggapan terkait saat dikonfirmasi Kontan.co.id.
Rencana Ekspansi
Di tengah polemik yang belum terlihat kapan usainya, Fahmi sendiri menilai sikap Gubernur Wahidin memilih aksi suntikan modal cukup melegakan buat perseroan. Maklum, perseroan memang tengah menghadapi sejumlah masalah keuangan kini, dan dana suntikan modal pasti bakal berfaedah untuk menunjang ekspansi kredit perseroan.
Baca Juga: Bank Mandiri perkuat digital banking, berikut strategi yang dilakukan
“Sebagaimana yang telah kami sampaikan, rencana penggunaan dana adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan,” sambung Fahmi.
