Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) kembali merencanakan aksi penambahan modal melalui rights issue setelah sempat ditunda akibat pandemi, dan rencana penggabungan usaha dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR).
Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa bilang rencana rights issue kembali mencuat karena Gubernur Banten Wahidin Halim telah menyatakan komitmennya melakukan suntikan modal ke perseroan.
Baca Juga: Debitur yang direstrukturisasi bisa dapat tambahan kredit? Begini kata bankir
“Kami memang sedang menjajaki kembali rencana rights issue, sehingga jika Pemprov akan melakukan penyertaan modal maka dapat memanfaatkan aksi korporasi tersebut,” kata Fahmi kepada Kontan.co.id, Minggu (21/6).
Gubernur Wahidin akhirnya memutuskan untuk melakukan penyuntikan modal ke Bank Banten senilai Rp 1,9 triliun. Namun, dana tersebut sejatinya bukan dana segar melainkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Banten yang ada di Bank Banten.
Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni bilang konversi RKUD menjadi modal Bank Banten ini sesuai dengan Surat Gubernur Banten Wahidin Halim kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tertanggal 16 Juni 2020 bernomor 580/1135-ADPEMDA/2020.
“Surat ini menginformasikan kepada kami atas skema yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Pemerintah Provinsi Banten agar menyehatkan bank dengan mengkonversi dana KASDA sebesar Rp 1,9 triliun sebagai penyertaan modal agar Bank Banten menjadi bank sehat,” ujar Andra Soni kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: Penurunan suku bunga dan konflik global akan menjadi penggerak kurs rupiah sepekan
Andra menambahkan Pemprov Banten sejatinya masih memiliki kwwajiban penyertaan modal senilai Rp 335,4 miliar dari total penyertaan senilai Rp 950 miliar kepada perseroan. Sisa penyertaan modal ini disebutnya akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.
Sementara sisa Rp 1,564 triliun dari total setoran Rp 1,9 triliun disebut akan ditempatkan dalam rekening penampung (escrow account) di Bank Banten. Andra bilang sisa modal Rp 3354 miliar belum bisa diserahkan kepada Bank Banten sebelum Pemprov menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) pada 2021 mendatang.
Secara terpisah Deputi Komisioner Humas Dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK Anto Prabowo membantah aksi suntikan dana dari Pemprov berdasarkan instruksi pihaknya.
Baca Juga: BNI ajak pekerja migran Indonesia di Korea Selatan mulai investasi
“Ada atau tiada instruksi dari OJK, adalah kewajiban pemegang saham untuk menambah modal bank saat dibutuhkan. Pemprov Banten sendiri merupakan pemegang saham Bank Banten, sehingga wajar jika dilakukan penambahan modal,” katanya kepada Kontan.co.id
Anto juga menambahkan saat ini proses uji tuntas penggabungan usaha antara Bank Banten dengan Bank BJB juga masih dalam proses. Mengutip sejumlah pemberitaan lokal, langkah Gubernur Wahidin memilih penyuntikan modal Rp 1,9 triliun sejatinya karena menilai proses penggabungan usaha terjadi berlarut-larut, sementara Bank Banten punya tenggat pada Minggu 21 Juni untuk merampungkan proses penggabungan usaha.
Corporate Secretary BJB Widi Hartoto enggan memberi tanggapan terkait saat dikonfirmasi Kontan.co.id.
Rencana Ekspansi
Di tengah polemik yang belum terlihat kapan usainya, Fahmi sendiri menilai sikap Gubernur Wahidin memilih aksi suntikan modal cukup melegakan buat perseroan. Maklum, perseroan memang tengah menghadapi sejumlah masalah keuangan kini, dan dana suntikan modal pasti bakal berfaedah untuk menunjang ekspansi kredit perseroan.
Baca Juga: Bank Mandiri perkuat digital banking, berikut strategi yang dilakukan
“Sebagaimana yang telah kami sampaikan, rencana penggunaan dana adalah untuk mendukung kegiatan usaha perseroan,” sambung Fahmi.
Sejak akhir tahun lalu, eks Bank Pundi ini memang sudah berencana melakukan aksi penambahan modal via rights issue secara bertahap untuk menerbitkan 400 miliar saham senilai Rp 8 per lembar. Perseroan menargetkan dapat menghimpun dana hingga Rp 3,2 triliun. Rencananya ada dua rights issue yang digelar Juni 2020 untuk menghimpun dana Rp 500 miliar, dan Desember 2020 untuk menghimpun dana Rp 700 miliar.
Dua rencana tersebut batal, karena pandemi, dan adanya rencana penggabungan usaha dengan Bank BJB. Padahal Fahmi bilang sudah ada sejumlah investor anyar, termasuk investor asing yang siap menjadi pemegang saham anyar perseroan via aksi tersebut. Sayang rencana calon investor tersebut juga batal.
Baca Juga: Penawaran masuk pada lelang sukuk negara diperkirakan lebih dari Rp 20 triliun
Fahmi sebelumnya juga menjelaskan suntikan modal memang sangat dibutuhkan perseroan untuk mendongkrak kinerja yang sepanjang berdiri, Bank Banten selalu dapat rapor merah. Dari kalkulasinya, perseroan setidaknya butuh tambahan modal minimum Rp 500 miliar untuk dapat mulai mendulang laba pada 2021.
“Tambahan modal akan kami gunakan untuk kredit mencapai Rp 2,02 triliun, yang kemudian bisa mengurangi cost of fund hingga 10,66%. Ini jadi salah satu skenario terbaik, bagaimana kami bisa meraih impas (break even point) pada 2021,” sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
