Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendati sederet insentif telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah, nyatanya penyaluran kredit kendaran listrik di sejumlah perbankan masih mini.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) misalnya yang hingga Juli 2023, mencatat secara porsi pembiayaan kendaraan listrik masih belum besar. Pembiayaan kendaraan listrik Bank Mandiri baru mencapai sebanyak 2.000 unit per Juli 2023.
SEVP Micro & Consumer Financce Bank Mandiri Josephus K. Tripakoso menjelaskan, masih kecilnya pembiayaan kendaraan listrik di Bank Mandiri dipengaruhi juga dari masih kecilnya supply dan demand atas kendaraan listrik secara nasional.
"Masih minimnya demand antara lain karena masyarakat masih wait and see untuk mengadopsi kendaraan lain dikarenakan harga yang dirasa masih tinggi serta infrastruktur yang masih terus dikejar pembangunan dan pengembangannya," ujar Josephus kepada kontan.co.id, Minggu (27/8).
Baca Juga: Kembangkan Bahan Bakar Hidrogen, Pertamina Gandeng Produsen Otomotif Dunia
Di sisi lain, kata Josephus dari sisi supply, dirasa pilihan untuk kendaraan listrik masih terbatas dan belum banyak pabrikan besar yang menyalurkan kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau, baik untuk mobil maupun motor.
Walau demikian, Bank Mandiri berkeyakinan pembiayaan kendaraan listrik masih dapat tumbuh. Perseroan juga melihat, kendaraan listrik mempunyai prospek yang baik kedepannya, hal ini didukung oleh insentif yang diberikan Pemerintah dan Regulator untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan listrik.
"Kami menyambut baik atas relaksasi yang diberikan OJK khususnya dengan memberikan kelonggaran bagi Perbankan untuk dapat menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik. Bank Mandiri bersama dengan Multifinance Perusahaan Anak, MTF dan MUF, terus memberikan kemudahan bagi Masyarakat Indonesia dalam memiliki kendaraan listrik," ungkapnya.
Oleh karena itu Bank Mandiri telah menyiapkan program down payment (DP) mulai dari 0% untuk memudahkan masyarakat mengadaptasi penggunaan mobil maupun motor listrik.
Untuk pembiayaan kendaraan listrik sendiri, Bank Mandiri juga telah menjalin Kerjasama dengan banyak dealer untuk menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik, termasuk pemain baru di kendaraan listrik .
Baca Juga: Gaikindo Mengajak Pelaku Industri Otomotif dan Masyarakat Atasi Polusi di Jakarta
Josephus menambahkan, untuk mobil listrik, Bank Mandiri bahkan sudah dapat membiayai tipe kendaraan baru yang akan launching dalam waktu.
Ke depannya, Bank Mandiri akan terus memperluas kerjasama untuk dealer untuk mempermudah kepemilikan kendaraan listrik bagi masyarakat Indonesia.
Di tahun ini perseroan menargetkan dapat meningkatkan pembiayaan kendaraan listrik, sambil melihat market kendaraan listrik baik dari sisi permintaan dari Masyarakat, supply kendaraan listrik di Indonesia, serta Pembangunan insfrastruktur dari Pemerintah untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Sementara Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo Argo mengaku, untuk saat ini perusahaan masih belum ada realisasi terhadap kredit kendaraan listrik, namun Bank Sumsel Babel sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beberapa dealer kendaraan motor listrik di Palembang.
"Belum adanya realisasi terhadap kredit kendaraan listrik karena sebagian besar tidak cocok strukturnya misalnya calon debitur tidak mau bayar DP dan biaya-biaya serta banyak yang tidak masuk kemampuan bayarnya (cicilan)," katanya.
Baca Juga: PLN Sebut Penggunaan Motor Listrik Hemat Biaya Operasional Hingga Hampir 80%
Selain itu, tantangan lain yang masih dihadapi perseroan dalam menyalurkan kredit kendaraan listrik adalah, masih belum banyak masyarakat yang terbiasa dan cukup yakin dengan kehadiran dan penggunaan motor listrik. "Sehingga kami akan terus melakukan pendekatan dan promosi," ujar Antonius.
Ke depan pihaknya optimis prospek kredit kendaraan listrik akan meningkat dibanding tahun lalu. Untuk target kredit kendaraaan listrik tahun ini, pihaknya optimis bisa capai Rp 5 miliar.
Sementara per Juli 2023, total kredit kendaraan bermotor perseroan sudah mencapai Rp 8 miliar atau tumbuh 18% dari tahun lalu.
Saat ini bank Sumsel Babel terus melakukan pendekatan dengan dealer motor listrik khususnya yang ada di Palembang. Bank Sumsel Babel juga melakukan promo DP 0% khusus kendaraan motor listrik roda dua bagi masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berbeda dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui anak usahanya CIMB Niaga Finance (CNAF) yang telah mencatat kenaikan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan per Juli 2023.
Baca Juga: Bisa Cegah Polusi Udara, Ini 5 Alasan Lain Kenapa Anda Harus Punya Motor Listrik
Realisasi pembiayaan mobil ramah lingkungan di CIMB Niaga Finance (CNAF) sampai dengan bulan Juli 2023 mencapai sebesar Rp 102,6 miliar, tumbuh signifikan sebesar 173% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 37,5 miliar.
Atau tumbuh signifikan lebih dari 2x lipat (217%) apabila dihitung dari jumlah unit. Sampai dengan bulan Juli 2023 kendaraan ramah lingkungan di CNAF mencapai 270 unit jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebanyak 85 unit.
Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman menyampaikan, berbagai strategi CNAF dalam meningkatkan pertumbuhan pembiayaan mobil ramah lingkungan.
Diantaranya, CNAF memberikan suku bunga/margin yang bersaing dengan market yaitu menawarkan suku bunga yang lebih murah dari pembiayaan regular. Bahkan menawarkan suku bunga 0% dengan syarat khusus dan tentunya hal ini menjadi salah satu alternatif pilihan nasabah.
"Selain itu, CNAF mengedepankan percepatan proses pengajuan serta dokumen yang sederhana akan membuat pertumbuhan pembiayaan mobil ramah lingkungan dapat semakin meningkat," katanya.
Oleh karena itu, CNAF optimistis pembiayaan kendaraan ramah lingkungan di tahun 2023 terus bertumbuh seiring dengan perekonomian yang semakin pulih di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat sudah kembali normal, mobilitas semakin tinggi serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga semakin tinggi.
Baca Juga: Kendalikan Polusi, Pemerintah Masifkan Pengunaan Transportasi Publik dan Uji Emisi
Dengan demikian minat masyarakat terhadap mobil ramah lingkungan semakin banyak. CNAF pun menargetkan pembiayaan kendaraan ramah lingkungan bisa capai Rp 160 miliar di akhir tahun.
CNAF juga mendukung insentif OJK dalam tujuannya meningkatkan penjualan mobil kendaraan ramah lingkungan, dimana hal ini juga mendukung kepedulian masyarakan terkait dengan lingkungan yang sehat.
Insentif oleh OJK dalam bentuk relaksasi peraturan maupun pemerintah dalam bentuk pajak 0% terbukti berhasil meningkatkan jumlah penjualan mobil listrik di tahun 2023 ini.
Di sisi lain, Ristiawan menjelaskan, beberapa tantangan dalam program kendaraan ramah lingkungan seperti, harga kendaraan EV yang relative mahal, infrastruktur charging station maupun servis yang masih sangat terbatas, dan kekhawatiran atas nilai jual Kendaraan EV yang jatuh karena belum terdapat pasar mobil second EV.
Untuk diketahui, OJK memberikan berbagai kebijakan insentif, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank.
Terdapat empat insentif OJK dalam mendukung program KBLBB di sektor perbankan. Diantaranya, berupa insentif penurunan bobot risiko kredit Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) perbankan.
Relaksasi perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dengan menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50% bagi produksi dan konsumsi KBLBB dari semula 75%. Relaksasi yang dikeluarkan sejak tahun 2020 telah diperpanjang 1 hingga 31 Desember 2023.
Baca Juga: Memanfaatkan Hidrogen Hijau
Selanjutnya, relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBLBB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga.
Ketiga, ada ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan perbankan berdasarkan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan.
Dalam hal ini, penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBLBB dan/atau pengembangan industri hulu KBLBB (industri baterai, industri charging station, dan industri komponen) dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan.
Terakhir, pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Pengecualian diberikan untuk penvediaan dana dalam rangka produksi KBLBB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK (dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan /asuransi BUMN dan BUMD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
