Perbankan Berharap Insentif Bisa Dorong Penyaluran KPR Lebih Kencang

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berbagai insentif kembali disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Terlebih, dorongan untuk meningkat permintaan di sektor properti.

Seperti diketahui, perbankan saat ini dihadapkan pada permintaan kredit yang lesu, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR). Tak hanya itu, kualitas kredit di sektor tersebut juga sedang naik-naiknya.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan KPR pada November 2025 hanya sekitar 6,9% YoY menjadi Rp 834,7 triliun. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan keseluruhan kredit secara industri yang tumbuh 7,74% YoY pada periode yang sama.

Di sisi lain, rasio Non Perfoming Loan (NPL) atau kredit macet untuk properti rumah tapak masih bertahan pada level 3,21% per November 2025. Bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya berada pada level 2,69%.

Terbaru, pemerintah melanjutkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Dalam aturan ini, pemerintah menanggung 100% PPN terutang atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar, khusus untuk bagian harga sampai dengan Rp 2 miliar.

Sebelumnya, BI juga memperpanjang pelonggaran rasio Loan To Value (LTV) untuk Kredit Properti untuk pembelian rumah menjadi paling tinggi 100%. Perpanjangan ini dilakukan sejalan dengan pertumbuhan kredit properti yang lambat.

Sekretaris Perusahaan BTN Ramon Armando berpendapat insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia di sektor properti akan membantu baik itu developer maupun pembeli. Harapannya, permintaan untuk KPR diharapkan akan naik pada tahun 2026.

“Biaya yang harus dibayar pembeli rumah akan lebih terjangkau, sehingga masyarakat akan berminat untuk mengambil KPR,” ujar Ramon, Selasa (6/1).

Lebih lanjut, Ramon memperkirakan pertumbuhan kredit terutama di sektor properti pada tahun ini akan membaik dibanding tahun 2025. Alasannya, ada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dengan didorong oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Ia pun berharap dengan berbagai kondisi tersebut dapat menciptakan permintaan dan daya beli yang lebih baik di masyarakat. Meskipun, BTN akan menjaga kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko yang baik dalam setiap penyaluran kreditnya.

Setali tiga uang, EVP Consumer Loan BCA, Welly Yandoko optimistis berbagai insentif tersebut pastinya akan dimanfaatkan dengan maksimal baik bagi konsumen properti maupun pengembang.

Bagi konsumen, Welly memandang adanya insentif ini akan membuat dana yang perlu disiapkan konsumen menjadi lebih terjangkau. Dengan harapan tahun ini daya beli masyarakat juga bisa membaik sehingga berpengaruh ke peningkatan transaksi property dan peningkatan penyaluran KPR.

Sebagai gambaran di KPR BCA, sepanjang tahun 2025, dari total realisasi KPR untuk pembelian di developer kerjasama, sekitar 26% nya mendapatkan insentif PPN DTP.

“Namun, konsumen tetap perlu berhitung secara cermat karena DP yang lebih rendah akan membuat cicilan per bulan menjadi lebih besar,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan memandang insentif tersebut hanya sebagian kecil solusi yang bisa diberikan. Meskipun, pihaknya tetap menyambut baik perpanjangan insentif.

Menurutnya, insentif tersebut memang diharapkan lebih menambah kemampuan masyarakat. Namun, ia berpandangan faktor terbesar adalah apakah daya beli bisa membaik.

“Kita lihat saja perkembangan nya. Sedikit banyak membantu krn menjadi lebih affordable,” jelasnya.