Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) melalui surat Menteri BUMN No. 5-665/MBU/11/2017 yang dilayangkan pada (20/11) silam tentang Pembangunan Prasarana Light Rail Transit (LRT) mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tidak membiayai LRT.
Alasannya, dalam surat tersebut dinyatakan ada kekhawatiran dari KemenBUMN potensi proyek ini berjalan alot alias mandek. Efeknya, diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan negara PT Adhi Karya Tbk yang terlibat dalam proyek besar tersebut.
KemenBUMN bukan tanpa alasan melayangkan surat tersebut, lantaran dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) terbesit valuasi terkait nilai investasi proyek LRT yang meningkat dari Rp 26,7 triliun menjadi Rp 31,8 triliun.
Dus, sejumlah bank yang sempat menyatakan sepakat untuk membiayai proyek ini pun kebingungan. Hanya saja, bank-bank tersebut menyatakan masih akan menantikan keputusan dari pemerintah terkait kelanjutan proyek LRT ini.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya yang sempat menyatakan siap menyalurkan pembiayaan kredit sindikasi khusus LRT sebanyak Rp 4 triliun. Senior Vice President (SVP) Corporate Banking BCA Yuli Melati Suryaningrum menuturkan, sementara ini masing-masing bank yang ditunjuk untuk membiayai proyek ini masih berkomitmen sesuai dengan kesepakatan awal.
Mengenai dengan surat Menteri BUMN yang dilayangkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan, Yuli mengaku belum mendapatkan penjelasan lebih detil terkait nasib proyek LRT.
"Sementara ini masing-masing bank masih berkomitmen sesuai kesepakatan awal, belum ada pembicaraan lebih lanjut. Kami lihat dulu dinamikanya," katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (26/11).
Kalaupun nantinya PT KAI tidak diikutsertakan untuk mendanai LRT, bank swasta terbesar di Indonesia ini tidak keberatan jika nilai kredit akan dinaikkan.
Alasannya, pertama dari segi pendanaan BCA tidak ada masalah. Kedua, proyek LRT mendapatkan jaminan dari pemerintah alias goverment guarantee yang menjadikan proyek ini dikecualikan dari batas minimum pemberian kredit (BMPK).
Dus, selama pemerintah menjamin proyek LRT ini maka BCA tidak keberatan untuk menerima permintaan pinjaman. Selama jaminan pemerintahnya bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable).
Senada, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sempat menyatakan telah menyiapkan dana jumbo sebesar Rp 5 triliun untuk proyek kredit sindikasi LRT ini.
Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta mengatakan, dengan adanya potensi penarikan PT KAI dari pendanaan proyek LRT Herry menyebut pastinya pertimbangan Menteri BUMN sudah dilakukan pengkajian yang mendalam.
Lebih lanjut, Herry menilai KAI dan Adhi Karya tetap akan mendukung LRT tanpa harus melupakan kondisi dan kemampuan keuangan. "Karena penugasan kedua BUMN ini tidak hanya di LRT, masih banyak proyek infrastruktur lainnya," katanya.
Herry berharap, proyek infrastruktur khususnya LRT ini akan tetap berjalan. Lagipula, menurutnya secara BMPK BNI terhadap kedua perusahaan ini dinilai masih jauh di bawah batas alias masih tersedia cukup ruang untuk pembiayaan.
Lain halnya dengan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang memilih untuk menantikan keputusan dari pemerintah selaku pengagas proyek infrastruktur ini. Direktur Utama BRI Suprajarto mengungkap pihaknya siap jika diminta oleh pemerintah untuk membiayai proyek LRT maupun kredit infrastruktur.
Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Jumat (24/11) telah menegaskan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tetap menjadi investor dalam dalam proyek LRT tersebut. Menurutnya ini sudah dikoordinasikan dengan Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, dan Meneg BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
