Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menunda pemberlakuan Permendag nomor 48 tahun 2018 selama enam bulan. Pelaku usaha asuransi umum pun mencoba mengambil sisi positif dari keputusan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menunda pemberlakukan aturan terkait dengan kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor batubara dan kelapa sawit serta impor beras.
Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody AS Dalimunthe, hal tersebut disampaikan oleh Kemendag dalam pertemuan dengan para stakeholders pada 26 Juli lalu.
Dalam pertemuan itu, Dody bilang keputusan penundaan dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi para stakeholders untuk melakukan penyesuaian terhadap praktek bisnis yang selama ini telah berjalan.
Sementara dari sisi industri asuransi, pihaknya telah menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi beleid tersebut. Mengingat asuransi pengangkutan barang, termasuk didalamnya untuk komoditi batubara dan CPO merupakan produk yang sudah menjadi common practice di industri asuransi Indonesia.
Nah, dengan adanya penundaan permberlakukan kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor minyak kelapa sawit mentah dan batu bara serta impor beras, hal tersebut akan memberikan kesempatan bagi industri asuransi untuk lebih mematangkan persiapan dalam mendukung implementasi aturan tersebut.
AAUI memandang koordinasi dengan para stakeholders sangat diperlukan. "Oleh karenanya AAUI akan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait mengenai business practice asuransi marine cargo dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan batu bara serta impor beras," kata dia dalam siaran persnya, Minggu (29/7).
Bisnis asuransi pengangkutan sendiri bukanlah barang baru bagi asuransi kerugian di dalam negeri. Pasalnya saat ini saja, 73 pemain sudah memiliki produk tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
