Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Jika kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) mampu tumbuh cukup baik di atas rata-rata industri, yakni 24,1%. Namun kondisi berbeda terjadi pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPD yang tumbuh lebih lambat.
Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Mei, DPK BPD hanya mampu tumbuh 10,61%. Padahal, dana masyarakat di perbankan nasional naik 15,15%. Namun, dari sisi nilai, DPK BPD pada Mei tahun ini naik dari Mei tahun lalu atau naik dari Rp 300,78 triliun menjadi Rp 332,72%.
Adapun, angka pertumbuhan DPK yang tidak terlalu tinggi itu terlihat di kinerja beberapa BPD. Contoh, PT Bank DKI misalnya, bank milik Pemprov DKI Jakarta itu tidak mengalami pertumbuhan DPK yang sejalan dengan pertumbuhan perbankan nasional.
Dana masyarakat yang terkumpul di Bank DKI hanya tumbuh 10,3%. Dari sisi nilai, dana DPK Juni tahun ini naik menjadi Rp 22,4 triliun dari posisi Juni tahun lalu senilai Rp 20,3 triliun.
Namun, Bank DKI yakin, DPK mereka bisa tumbuh 30% sampai akhir tahun ini jika dibanding akhir tahun lalu. Targetnya, bank ini akan mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp 26,9 triliun di pengujung 2013.
“Ada beberapa strategi untuk mencapai target DPK,” ucap Direktur Pemasaran Bank DKI, Mulyatno Wibowo, kepada KONTAN, Rabu, (24/7). Strategi itu antara lain, mengembangkan produk pelayanan berbasis teknologi seperti BPD net online, ID card multifungsi, optimalisasi JakCard, dan lain-lain.
Selain itu, bank ini juga akan menyempurnakan layanan cash management tidak hanya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi nasabah komersial korporasi yang menjadi debitur Bank DKI.
Selain itu, Bank DKI juga meningkatkan raihan DPK dari non-Pemda seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga korporasi. Lalu, Mulyatno bilang, pihaknya akan menambah fitur pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM), SMS banking, phone banking, dan e-banking.
Sementara itu, BPD besar lainnya, seperti PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) juga mengalami pertumbuhan yang rendah pada dana pihak ketiga yang dihimpunnya. Pertumbuhan DPK BJB hanya 8,1% dengan nilai Rp 51,55 triliun. Sedangkan Juni tahun lalu, DPK yang dihimpun BJB tercatat Rp 47,68 triliun.
Kecilnya pertumbuhan DPK yang dihimpun BJB karena adanya penurunan jumlah deposito. Simpanan berjangka di BJB tercatat turun 11,37% dari Rp 29,98 triliun ke posisi Rp 26,57 triliun.
Padahal, tabungan dan giro BJB mengalami kenaikan cukup baik. Giro naik 48,54% dari Rp 11,7 triliun menjadi Rp 17,38 triliun. Sedangkan tabungan tumbuh 26,66% dari Rp 6 triliun ke posisi Rp 7,6 triliun.
Direktur Utama BJB, Bien Subiantoro mengaku, pihaknya sengaja tak ingin menumbuhkan DPK secara agresif. Menurutnya, turunnya deposito karena BJB ingin menahan biaya dana. “Kami ingin mengatur sehingga biaya dana turun 1,6%,” ujarnya.
Selain itu, PT Bank Jawa Timur Tbk (BJTM) juga mengalami hal yang sama. DPK yang dikumpulkan sampai Juni hanya Rp 27,4 triliun atau tumbuh 8,42% dari realisasi pertumbuhan DPK Juni tahun lalu, yang nilai Rp 25,2 triliun.
Rinciannya, deposito Bank Jatim naik 2,34% dari Rp 8,08 triliun menjadi Rp 8,26 triliun. Kemudian giro naik 12,58% dari Rp 10,72 triliun ke posisi Rp 12,08 triliun. Terakhir, tabungan tumbuh 9,09% dari Rp 6,47 triliun jadi Rp 7,06 triliun.
Dengan pertumbuhan satu digit itu, Bank Jatim menargetkan DPK akhir tahun tumbuh 15%. “Strateginya, kami akan menambah fitur,” kata Investor Relation Manager BJB, Ferdian Satyagraha, kepada KONTAN.
Ia bilang, nasabah bisa mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bersama dan Prima secara gratis. Selain itu, Bank Jatim akan segera meluncurkan internet banking dan mobile banking.
Kemudian, bank milik pemerintah Jawa Timur itu juga mengumpulkan dana masyarakat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru yang akan diterima semester kedua ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
