Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
“Di koperasi, selain pengguna jasa, anggota koperasi juga sekaligus pemilik. Sehingga tidak ada istilah gagal bayar, sebab senang dirasakan bersama. Ketika sulit, harus tetap loyal dan menjaga keberlangsungan koperasi milik sendiri,” tutur Ahmad.
Baca Juga: Akibat pandemi, kasus gagal bayar koperasi diproyeksi meningkat
Ia menilai musyawarah dalam RAT sama halnya dengan mengajukan PKPU. Sebab langkah hukum itu juga bertujuan untuk mendamaikan pihak terkait. Kendati demikian, Ahmad menghormati langkah PKPU yang diambil oleh anggota.
“Kita hormati saja proses hukum yang pihak tidak puas. Saya pesan, selama Koperasi tidak melakukan penyimpangan. Maka ikuti saja PKPU, ini sabagai salah satu bentuk jaminan atau rasa aman untuk anggota,” kata Ahmad.
Ahmad menekankan, tekanan likuiditas bisa dihindari bila industri koperasi memiliki lembaga penjamin simpanan seperti perbankan. Sehingga anggota nyaman dan yakin untuk menempatkan dananya dan tidak perlu menarik dana saat krisis.
“Ini kita usahakan UU koperasi, dan UU cipta kerja omnibus law pengaturan tentang adanya LPS anggota koperasi. Ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Itu ke depan, bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan,” tambah Ahmad.
Selain itu, lewat UU ini, Ia mengaku maka fungsi pengawasan koperasi akan semakin tangguh. Lantaran selama ini, pengawasan teknis terhadap koperasi masih ada pada aturan setingkat deputi.
“UU 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang jadi payung hukum kekoperasian, ini terkait sanksi baru administrasi belum pidana. Masih teguran pertama kedua, penutupan, dan pembubaran koperasi. Ini tentu dalam konteks pelaksanaan kurang efektif menimbulkan efek jera,” papar Zabadi.
Ia menegaskan koperasi hanya boleh melayani anggota sendiri. Tidak boleh menawarkan layanan simpan maupun pinjam bagi masyarakat non anggota maupun badan hukum lainnya. Sehingga Ia menilai UU ini perlu sebagai landasan pemberian efek jera nantinya.
Sejak akhir Mei 2020 lalu, Kemenkop UKM fokus mengevaluasi pengawasan dengan melakukan moratorium pemberian izin usaha baru bagi pendirian koperasi. Selain itu, moratorium selama tiga bulan itu, juga ditujukan agar oknum tak bertanggung jawab tidak menggunakan nama koperasi saat pandemi.
Berikut 10 koperasi yang tengah mengikuti proses hukum PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:
- Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama
- Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta
- Koperasi Simpan Pinjam Lima Garuda
- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama
- Koperasi Jasa Arta Mandiri Abadi Indonesia
- Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayan Syariah Berkah Bersama
- Koperasi Simpan Pinjam Alto
- Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia
- Koperasi Hanson Mitra Mandiri
- Koperasi Tass Indonesia Nusantara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
