Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) tengah memberikan relaksasi kepada gadai ilegal untuk mengajukan izin kepada regulator agar bisnisnya menjadi legal sampai 2026. Alhasil, akan lebih banyak perusahaan gadai swasta ke depannya.
Mengenai hal itu, PT Pusat Gadai Indonesia menilai dengan makin banyaknya perusahaan gadai yang bermunculan tentu akan berdampak terhadap industri.
"Alhasil, pemilik usaha gadai akan berlomba-lomba memperbaiki pelayanannya ke masyarakat," ucap Pendiri dan Direktur Utama Pusat Gadai Indonesia Andrew Susanto kepada Kontan, Kamis (13/3).
Baca Juga: Pusat Gadai Indonesia Bagikan 8.000 gram Emas di 6 Kota Serentak untuk Nasabah Loyal
Untuk ke depannya, Andrew memproyeksikan bisnis gadai masih akan berkembang dengan pesat. Dia tak memungkiri industri gadai juga memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya karena pangsa pasarnya yang masih besar.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan sejauh ini pihaknya memang banyak menemukan perusahaan gadai yang tak memiliki izin dari OJK. Oleh karena itu, dia bilang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diberikan relaksasi bagi perusahaan gadai ilegal agar mengajukan izin supaya bisnisnya menjadi legal.
"Mereka (gadai ilegal) diberikan waktu sampai 2026 atau 3 tahun sejak UU P2SK diluncurkan. Alasan itu yang membuat mereka diberikan waktu dan telah ditangani OJK di daerah agar mereka mengurus izinnya," katanya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (11/3).
Baca Juga: OJK: Gadai Ilegal Diberikan Relaksasi untuk Ajukan Izin Jadi Legal Hingga Tahun 2026
Hal senada juga diungkapkan Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani. Dia menjelaskan bahwa gadai ilegal yang bagian dari usaha jasa pembiayaan mendapat relaksasi dari UU P2SK agar menyesuaikan kegiatan mereka menjadi legal.
"Diberikan waktu selama 3 tahun, sejak 2024 hingga 2026," ujarnya.
Rizal menuturkan saat menindak gadai ilegal di berbagai tempat, Satgas Pasti selalu mengingatkan atau melakukan pendekatan restorative kepada gadai ilegal tersebut lebih baik menjalankan bisnis dengan benar melalui pengajuan izin menjadi legal.
"Jadi, dikembalikan ke jalan yang benar (legal) apabila gadai tersebut selama ini memang melaksanakan bisnis gadai sesuai undang-undang, tetapi hanya tak berizin," ujar Rizal.
Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pembiayaan industri pergadaian per Januari 2025 mencapai Rp 89,43 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 28,27%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Adapun penyaluran industri didominasi oleh penyaluran dalam bentuk produk gadai yang senilai Rp 73,49 triliun. Nilai itu mengambil porsi sebesar 82,18% terhadap total penyaluran pembiayaan industri per Januari 2025.
Baca Juga: Kinerja Bisnis Gadai di Indonesia Beragam hingga September 2024, Begini Gambarannya
Selanjutnya: BTN Akan Luncurkan Bale Korpora, Aplikasi Digital Buat Nasabah Korporasi
Menarik Dibaca: 4 Buah Terbaik untuk Menurunkan Tekanan Darah Tinggi, Baik buat Jantung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
