Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di segmen ini terus meningkat, sementara pertumbuhan kredit melambat.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa UMKM memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan regulator, mengingat sektor ini berperan penting dalam menopang perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 6,6%. Namun, penyaluran kredit kepada UMKM pada Mei 2025 hanya tumbuh 2,17% secara tahunan (year-on-year) menjadi sekitar Rp 1.572,1 triliun.
Baca Juga: Perbankan Perlu Hati-hati Pemburukan Kualitas Kredit UMKM Berlanjut
Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,6%, dan jauh menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencatatkan pertumbuhan hingga 10,45%.
Di sisi lain, rasio kredit bermasalah di sektor UMKM juga menunjukkan peningkatan. Pada Mei 2025, NPL UMKM tercatat sebesar 4,49%, naik dari 4,36% pada April dan 3,76% pada Desember 2024. Dengan demikian, nilai kredit bermasalah UMKM pada Mei mencapai sekitar Rp 70,58 triliun.
Jumlah nasabah kredit UMKM secara nasional per Maret 2025 mencapai 13,13 juta. Rinciannya terdiri dari 21,26 juta nasabah kredit mikro, 1,68 juta nasabah usaha kecil, dan 0,18 juta nasabah usaha menengah.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa memburuknya kualitas kredit UMKM disebabkan oleh tekanan ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan para pelaku usaha.
Baca Juga: Tak Hanya Pertumbuhan yang Mini, Kualitas Kredit UMKM Juga Menurun di Awal 2025
“Jika pendapatan menurun, kemampuan bayar ikut turun, sehingga NPL naik,” ujar Nailul pada Rabu (19/6).
Ia menambahkan bahwa kondisi ini perlu segera direspons oleh pemerintah, terutama karena rasio NPL UMKM sudah mendekati ambang batas ketentuan regulator, yakni 5%. Nailul menyarankan adanya program restrukturisasi pinjaman guna meringankan beban pelaku UMKM.
Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, turut menyampaikan bahwa situasi perekonomian saat ini belum cukup kondusif bagi pelaku UMKM.
Hal ini berdampak pada menurunnya kemampuan bayar debitur di segmen tersebut. Meski demikian, Lani mengklaim bahwa rasio NPL UMKM di CIMB Niaga masih berada dalam batas stabil.
Hal ini dikarenakan fokus pembiayaan bank lebih banyak ke segmen usaha menengah yang dianggap memiliki risiko lebih rendah, dengan nilai pinjaman rata-rata sebesar Rp 4 miliar.
Baca Juga: Kredit UMKM di Bulan Maret 2025 Melambat, Begini Kondisinya di Sejumlah Bank Besar
Dalam menjaga kualitas kredit, CIMB Niaga menerapkan seleksi ketat terhadap calon debitur.
Persyaratan seperti rencana kerja dan proyeksi arus kas menjadi hal wajib. Proses underwriting juga diperketat, dan pencairan dana dilakukan secara hati-hati. “Yang terpenting, kami terus meningkatkan komunikasi dengan nasabah,” ujar Lani.
Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, Efdinal Alamsyah, menyatakan mendukung upaya pengetatan proses underwriting serta penilaian risiko untuk menjaga kualitas kredit UMKM.
Ia mengungkapkan bahwa rasio NPL UMKM di Bank Oke per April 2025 naik menjadi 1,62%, meningkat 0,18% dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk menekan rasio tersebut, Bank Oke akan melakukan restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak melalui program relaksasi.
Selanjutnya: Buffett dan Gates Saat Ditanya Soal Rahasia Kesuksesan Mereka, Jawabannya Kembar!
Menarik Dibaca: Resep Bubur Cha Cha Nikmat, Sajian Lembut dan Manis untuk Sarapan atau Camilan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
