kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.166   67,00   0,37%
  • IDX 5.115   -10,69   -0,21%
  • KOMPAS100 659   -1,78   -0,27%
  • LQ45 527   -0,43   -0,08%
  • ISSI 165   -0,34   -0,21%
  • IDX30 297   0,29   0,10%
  • IDXHIDIV20 402   0,22   0,05%
  • IDX80 76   -0,12   -0,16%
  • IDXV30 110   -0,69   -0,62%
  • IDXQ30 100   0,33   0,33%

RBC AJB Bumiputera tidak aman?


Senin, 30 September 2013 / 15:21 WIB
ILUSTRASI. Berikut kriteria atau ciri-ciri furnitur yang ramah dan aman untuk anak. Foto: Instagram @mintymagazine


Reporter: Dea Chadiza Syafina

JAKARTA. Rasio pencapaian tingkat solvabilitas alias risk based capital (RCD) milik Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera) rontok di bawah 120%. Meski begitu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ngalim Sawega enggan mengungkapkan angka pasti RCD milik AJB Bumiputera 1912 saat ini.

"Tidak bijaksana jika saya ungkapkan angka RBC AJB Bumiputera. Tapi RBC di bawah 120%, di atas 100%. Masih diantara 100%-120%," kata Ngalim di Gedung OJK, Jakarta, Senin (30/9).

Minusnya RBC milik AJB Bumiputera 1912 ini dikarenakan perusahaan lebih banyak memiliki asset non-admitted yang tidak bisa dicarikan dalam waktu cepat dibandingkan dengan kepemilikan asset admitted. Ngalim menyebut, jika asset non-admitted ini dapat transformasi menjadi asset admitted, tentu dapat menjadi suntikan likuiditas bagi perusahaan.

Minusnya RBC AJB Bumiputera 1912 ini sedikit banyak mempengaruhi keseluruhan bisnis perusahaan. Mengingat, tingkat pengukuran keamanan finansial perusahaan sudah tidak dalam rambu-rambu yang disyaratkan regulator, yakni 120%. Ini artinya RBC AJB Bumiputera 1912 sudah tidak berada pada zona aman.

Atas kejadian ini, OJK telah memberikan sanksi terhadap AJB Bumiputera 1912. Ngalim menyebut OJK telah memberikan Surat Peringatan (SP) II terhadap yang bersangkutan. Dengan sanksi ini, diharapkan manajemen mampu melakukan pembenahan internal perusahaan sehingga OJK tidak harus memberikan sanksi berupa pencabutan izin.

"Sudah dikasih sanksi, berupa peringatan SP II, perlu diperbaiki. Jangan sampai menjurus pada pencabutan izin, karena kami memikirkan para pemegang polis. Akan kami lihat lagi secara kelembagaan, secara bersama-sama untuk memperbaiki," kata Ngalim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×