Reporter: Ferrika Sari | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri pergadaian swasta kedatangan pemain baru, salah satunya PT Sili Gadai Nusantara. Perusahaan pergadaian ini telah resmi beroperasi sejak awal Januari 2018 yaitu setelah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kini perusahaan pergadaian asal Surabaya Jawa Timur ini telah menjaring 200 nasabah, yang terhitung sejak awal Januari hingga April tahun ini. Dari jumlah nasabah itu, Sili Gadai Nusantara mengklaim sukses mencatatkan penyaluran pinjaman di atas Rp 2 miliar.
“Kami sudah menyalurkan sekitar Rp 2 miliar lebih. Nilainya tidak sampai Rp 2,5 miliar,” kata Rainaldus Bramy Direktur Utama Sili Gadai Nusantara kepada Kontan.co.id, baru-baru ini.
Silia Gadai Nusatara menyediakan pinjaman dari Rp 500.000 – Rp 100 miliar per nasabah. Adapun barang yang bisa digadaikan sebagian besar adalah emas dan sisanya dari gadai kendaraan, alat-alat elektronik dan fidusia.
Pihaknya membidik semua segmen pasar, baik masyarakat menengah bawah maupun atas, yang membutuhkan pinjaman. Meski demikian, selama tiga bulan berjalan, sebagai besar nasabah perusahaan adalah menengah bawah.
“Sebagai perusahaan baru, kami mengambil semua segmen. Tetapi kebanyakan yang datang ke sini menengah bawah,” kata Rainaldus.
Semenjak terdaftar di OJK, perusahaan pergadaian ini mesti melaporkan segala kinerjanya kepada regulator tersebut tiap bulan. Selain itu, OJK juga mengharuskan perusahaan pergadaian rutin menyalurkan pinjaman ke nasabah.
“Kami diminta menyalurkan pinjaman langsung ke nasabah. Jika selama 1 bulan tidak menyalurkan, maka izin operasi kami bisa dicabut OJK,” ungkapnya.
Walaupun begitu, Sili Gadai Nusantara merasakan manfaat dari perusahaan yang telah terdaftar di OJK, yakni mendapatkan pelatihan mengelola bisnis pergadaian serta adanya pengawasan dari sistem tata kelola dan keamanan perusahaan.
Diketahui, PT Sili Gadai Nusantara merupakan perusahaan pergadaian yang telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin usaha dari OJK. Hal ini dipertegas melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.05/2018 tanggal 17 Januari 2018
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
