kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.105.000   12.000   0,57%
  • USD/IDR 16.445   10,00   0,06%
  • IDX 7.958   20,58   0,26%
  • KOMPAS100 1.114   3,04   0,27%
  • LQ45 807   -1,86   -0,23%
  • ISSI 274   1,94   0,72%
  • IDX30 419   -0,43   -0,10%
  • IDXHIDIV20 486   -0,13   -0,03%
  • IDX80 122   -0,29   -0,24%
  • IDXV30 132   -0,91   -0,68%
  • IDXQ30 136   0,08   0,06%

Soal pembayaran klaim Jiwasraya, OJK sebut proses holding asuransi BUMN sudah jauh


Selasa, 25 Februari 2020 / 15:54 WIB
Soal pembayaran klaim Jiwasraya, OJK sebut proses holding asuransi BUMN sudah jauh
ILUSTRASI. Warga melintas di depan kantor Pusat Asuransi Jiwasraya Jakarta, Selasa (15/1).


Reporter: Ferrika Sari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu kepastian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembayaran klaim kepada nasabah Asuransi Jiwasraya. Strategi Jiwasraya mendapatkan sumber pendanaan mulai dari penjualan Jiwasraya Putra hingga pembentukan Holding Asuransi BUMN.

Kepala Eksekutif Industri (IKNB) OJK Riswinandi mendapatkan kabar bahwa proses pembentukan holding asuransi jauh sehingga berpotensi menutup kewajiban Jiwasraya. Sementara untuk Jiwasraya Putra, regulator masih menunggu perkembangan investor yang mau masuk ke sana.

Baca Juga: Mulai semester II-2020, asuransi wajib sampaikan laporan keuangan lengkap tiap bulan

“Sekarang dari pemegang saham, Kementerian BUMN masih mengusahakan upaya antara lain mengundang investor strategis di Jiwasraya Putra dan dalam bentuk holding,” kata Riswinandi di Wisma Mulia 2 di Jakarta, Senin (24/2).

Di sisi lain, ia menekankan, bahwa OJK sebagai regulator tidak punya kewenangan merekomendasi perbaikan kepada Jiwasraya. Justru hal itu merupakan kewenangan pemegang saham dan manajemen Jiwasraya.

Baca Juga: Kementerian BUMN: Bail out opsi terakhir penyelamatan Jiwasraya

Dari sejumlah opsi penyehatan Jiwasraya, peranan OJK adalah memeriksa tata kelola perusahaan sudah sesuai aturan atau belum. Menurut Riswinandi, hal itu menjadi bagian yang harus dipahami sebagai pengawas terkait dalam mengenai praktik lembaga jasa keuangan.

“Misalnya kalau sudah disepakati pembayaran polis secara bertahap dengan pemegang polis maka kami monitor. Mereka harus lakukan itu, harus sudah disepakati dulu baru betul-betul dijalankan,” ungkapnya.

Baca Juga: Bursa Saham Menuju Keseimbangan Baru

Selain itu, OJK juga mengevaluasi rencana kerja mereka apakah sudah sesuai dengan aturan berdasarkan kondisi keuangan yang realistis.

“Bisa dicapai atau dipenuhi tidak. Misalnya mau jual aset oke saja, jual aset apa, apakah dengan penjualan ini masalah bisa selesai dan mengkover klaim jatuh tempo nasabah atau tidak, serta bagaimana kovernya,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×