Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
Arya menjelaskan rapat panja nantinya tidak hanya akan mengambil persetujuan untuk pembayaran dana nasabah tahap pertama. Namun seluruh skema penyehatan Jiwasraya secara keseluruhan.
Sayangnya, Arya belum mau merinci berapa dana yang akan diperoleh lewat skema tersebut. Begitupun dengan nasabah tradisional atau pemegang polis Saving Plan yang akan terlebih dahulu dibayar.
“Di panja itu akan dibicarakan. yang pasti kami akan melihat yang urgensi. Urgensi untuk kondisi saat ini yang mana masyarakat yang membutuhkan. Persentasenya juga akan diputuskan di Panja,” tutur Arya.
Baca Juga: Ini alasan OJK tidak mencabut izin Jiwasraya walau sudah mendapat SP3
Wakil Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan keputusan penyelamatan Jiwasraya akan diputuskan dalam rapat panja gabungan antara panja Komisi VI, Komisi III, dan Komisi XI. Ia mengaku hingga saat ini, Kementerian BUMN dan Jiwasraya telah menyampaikan tiga skema penyelamatan yang bisa mengembalikan duit nasabah.
“Dari opsi-opsi itu, rencananya kita DPR akan melaksanakan rapat panja gabungan antara panja Komisi VI, Komisi III, dan Komisi XI. Direncanakan pada minggu pertama setelah masa reses. Supaya rencananya pengembalian dana nasabah sudah bisa dilaksanakan, InsyaAllah di akhir Maret,” ujar beberapa waktu lalu.
Asal tahu saja, kasus Jiwasraya telah mencuri perhatian parlemen di Senayan. Setidaknya terdapat tiga komisi yang membentuk panitia kerja (Panja) guna mendalami kasus ini.
Komisi III yang memiliki lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan keamanan membentuk Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya. Komisi VI yang memiliki lingkup tugas di industri, BUMN, investasi, dan persaingan usaha membentuk Panja Asuransi Jiwasraya.
Sedangkan Komisi XI yang memiliki ruang lingkup keuangan dan perbankan juga mengumumkan membentuk panja pengawasan kinerja industri jasa keuangan. Adapun yang menjadi fokus pada panja ini ialah terkait persoalan Jiwasraya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
