Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Tak hanya dalam dana pihak ketiga (DPK), ketimpangan layanan perbankan antar wilayah juga terlihat dalam penyaluran kredit. Di akhir tahun lalu, sebesar 74,66% kredit perbankan nasional ternyata terpusat di pulau Jawa.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2014, jumlah kredit bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di pulau Jawa mencapai Rp 2.741,01 triliun. Jumlah ini mencapai 74,66% dari total kredit bank umum di akhir tahun lalu yang mencapai Rp 3.674,30 triliun.
Dominasi porsi kredit bank umum di pulau Jawa pada tahun lalu sedikit meningkat dibanding akhir tahun 2013. Kala itu, jumlah kredit bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di pulau Jawa mencapai Rp 2.449,20 triliun. Jumlah ini mencapai 74,37% dari total kredit bank umum di akhir tahun 2013 yang mencapai Rp 3.292,87 triliun.
Menurut Muhammad Doddy Arifianto, Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan LPS, kondisi ini sudah berlangsung sangat lama. "Sejak dulu, pusat kegiatan perekonomian dan bisnis memang di pulau Jawa, ditambah Sumatera" kata Doddy pada KONTAN di Jakarta, Kamis (5/3).
Agar ketimpangan ini bisa segera dikurangi, Doddy berharap pemerintah betul-betul gencar menggalakkan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Namun harus dilakukan terencana. "Seperti mau bangun pelabuhan di lokasi tertentu, tapi kalau tidak ada jalan raya di lokasi itu, mau apa?," ujar Doddy.
Doddy menyarakan pemerintah memetakan potensi usaha yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Dengan begitu, upaya menciptakan pemerataan kegiatan ekonomi dan bisnis akan lebih berhasil. "Selanjutnya kalau sudah ada kebutuhan permintaan kredit, bank pasti akan mengikuti masuk," pungkas Doddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
