Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan relaksasi bagi perusahaan asuransi menghadapi dampak penyebaran Covid-19. Relaksasi pembatasan pada aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi co-asuransi.
Juga tagihan premi reasuransi diperpanjang dari dua bulan menjadi empat bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dalam polis.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menjelaskan relaksasi ini tujuannya adalah agar perusahaan asuransi masih dapat bertahan dengan menjaga tingkat solvabilitasnya di tengah kondisi pasar yang masih was-was karena penyebaran Covid-19.
Baca Juga: OJK beri relaksasi pembayaran premi reasuransi bagi perusahaan asuransi
“Potensi yang bisa muncul adalah keterlambatan pembayaran premi asuransi, dan dapat berdampak kepada batalnya polis secara otomatis karena melewati batas waktu pembayaran premi. Ini akan merugikan tertanggung, terutama saat klaim,” jelas Dody kepada Kontan.co.id, Kamis (2/4).
Ia menambahkan, di sisi lain, perusahaan piutang premi asuransi akan meningkat, sementara regulasi tentang piutang premi asuransi ini kalau melebihi dua bulan tidak dapat dianggap sebagai Aset Yang Diperkenankan (AYD), sehingga mengganggu tingkat solvabilitas.
“Dengan relaksasi perpanjangan umur piutang premi dari dua bulan menjadi empat bulan, maka masih dapat dimasukkan sebagai AYD dan tidak menganggu tingkat solvabilitas. AAUI sudah membuat surat edaran ke semua perusahaan asuransi agar melakukan assessment tertanggung yang mendapatkan relaksasi kelonggaran pembayaran premi, jadi tidak semuanya,” ujar Dody.
Memang dalam surat edaran OJK S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Riswinandi menyebut perusahaan asuransi memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis selama empat bulan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk tagihan premi atau kontribusi yang mulai berlaku sejak Februari 2020.
Nah dalam hal ini, Dody bilang AAUI telah menghimbau perusahaan asuransi agar melakukan komunikasi kepada tertanggung atau pemegang polis dengan mengidentifikasi tertanggung berdasarkan kebutuhannya dan tetap mengacu kepada kondisi kontrak asuransi. Jadi perusahaan asuransilah yang akan melakukan assessment mana tertanggung yang terkena dampak penyebaran covid-19 sehingga berpotensi terlambat bayar premi asuransi.
“Itu dilihat dari polis-polis sejak Februari 2020 yang sudah terbit tetapi preminya belum dibayarkan. Dari sini kemudian memutuskan untuk memberikan kelonggaran perpanjangan periode pembayaran premi,” tambah Dody.
Direktur Utama PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) HSM Widodo bilang akan mengikuti himbauan AAUI. Ia melihat dampak Covid-19 akan berlangsung lama, sehingga asuransi pasti akan kena dampak.
“Yang paling penting sekarang adalah solvency, solvability dan cashflow. Sehingga tidak masuk kepada cash crunch condition. Kami punya stress test skenario tiga bulanan yang rutin kami jalankan setiap dua minggu, sebagai bentuk Business Continuity Planning process,” kata Widodo kepada Kontan.co.id, Kamis (2/4)
Ia menambahkan, relaksasi yang dikeluarkan OJK sudah bakal membantu terutama dalam kebijakan yang diberikan dalam perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM).
Baca Juga: Imbas corona, AAUI prediksi seluruh lini asuransi akan mengalami keterlambatan
Asal tahu saja, rasio kecukupan modal alias risk based capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 670% dan 312% pada pertengahan Maret 2020. Posisi itu jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
